Banjarmasin Perkuat Pengawasan Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dharma Wanita Persatuan bersinergi mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memperkuat pengawasan dan sosialisasi.

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, gencar memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, Selasa (22/4) lalu, menekankan pentingnya koordinasi dan peningkatan kompetensi petugas lapangan untuk melindungi kelompok rentan ini. Langkah ini merupakan respon atas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota tersebut, yang mencapai 70 persen.

Pemkot Banjarmasin tidak bekerja sendiri. Mereka berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk Dharma Wanita Persatuan (DWP), untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Tujuannya, mencegah dan menangani kasus kekerasan secara cepat dan efektif, sebelum menimbulkan korban jiwa. Hj. Ananda juga menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap kasus kekerasan yang mereka saksikan, tanpa perlu khawatir identitas mereka akan terungkap.

"Kami berharap apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat yang melihat hendaknya tidak tinggal diam, tetapi dapat turut memberikan laporan," ujar Hj. Ananda. Ia menambahkan bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal dan bentuk lainnya. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyediakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, melalui Kepala Dinas Ramadan, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan DWP merupakan program prioritas dari kepemimpinan baru Yamin-Ananda. Sosialisasi yang dilakukan melibatkan seluruh Ketua DWP di lingkungan Pemkot Banjarmasin, dengan tujuan menjangkau lingkungan kerja, tempat tinggal, dan organisasi-organisasi terkait.

Langkah selanjutnya adalah memperluas sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Banjarmasin. Hal ini diungkapkan oleh Ramadan sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ramadan juga menekankan pentingnya peran aktif DWP dalam menyebarkan informasi dan edukasi di berbagai komunitas.

Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, turut berkomitmen dalam upaya ini. TP PKK akan aktif melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan. Sosialisasi langsung ke lapangan dianggap krusial mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banjarmasin.

Sosialisasi dan edukasi menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banjarmasin. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat, hingga TP PKK, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat dan kasus kekerasan dapat diminimalisir. Kerjasama dan komitmen bersama menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga memastikan kerahasiaan identitas pelapor untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak laporan sehingga kasus kekerasan dapat ditangani secara efektif dan tepat waktu. Upaya ini menunjukkan komitmen serius Pemkot Banjarmasin dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas petugas lapangan dalam menangani kasus kekerasan, sehingga mereka dapat memberikan respon yang cepat dan tepat. Dengan demikian, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banjarmasin dapat ditekan secara signifikan.

Ke depannya, perlu adanya evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Penting juga untuk terus mengembangkan strategi baru yang inovatif dan efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.