BNPP Pacu Ekonomi Perbatasan lewat Hilirisasi dan Pariwisata

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendorong hilirisasi komoditas dan pengembangan pariwisata di 11 PLBN aktif untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia meluncurkan strategi baru untuk menggairahkan perekonomian di wilayah perbatasan negara. Strategi ini berfokus pada hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan sektor pariwisata lokal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Inisiatif ini akan diimplementasikan di 11 PLBN aktif yang berperan sebagai pintu masuk ekspor-impor ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Irjen Pol Edfrie R Maith, menjelaskan rencana tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 17 Mei 2024.

"Kami berencana agar industri pengolahan bisa tumbuh langsung di perbatasan," ujar Maith. "Ada komoditas potensial dari pertanian, perikanan darat dan laut yang bisa diolah lebih lanjut agar bernilai tambah." Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat industri lokal di wilayah perbatasan.

Hilirisasi menjadi fokus utama dalam strategi BNPP. Dengan mengolah komoditas mentah menjadi produk jadi, nilai tambah akan meningkat signifikan. "Kalau hanya menjual bahan baku, memang cepat untung. Tapi ini membuat kita rentan fluktuasi pasar dan melewatkan potensi besar," tegas Maith. Sebagai contoh, kebutuhan pengolahan pakan ternak di Bengkayang, Kalimantan Barat, membuka peluang besar bagi industri pengolahan berbasis produk pertanian.

Namun, Maith mengakui bahwa hilirisasi membutuhkan infrastruktur yang memadai dan investasi yang cukup besar. Tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Pemerintah perlu menyediakan dukungan yang komprehensif bagi para pelaku usaha di perbatasan.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia juga menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM sangat penting untuk memastikan mereka mampu memanfaatkan peluang yang ada.

BNPP berkomitmen untuk mengatasi tantangan ini melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Selain hilirisasi, BNPP juga mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Strategi ini mencakup pembangunan konektivitas destinasi wisata, penyediaan amenitas yang memadai, serta kolaborasi promosi dengan komunitas lokal dan media sosial.

"Setelah konektivitas selesai, akan kita padukan dengan atraksi seperti Pekan Gawai Dayak di Kalimantan atau acara keagamaan di NTT," jelas Maith. Dengan memadukan potensi wisata alam dan budaya, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pengembangan pariwisata ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, tetapi juga akan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan.

BNPP juga akan memfasilitasi pelatihan bagi masyarakat lokal dalam bidang kepariwisataan, seperti pengelolaan homestay, pemandu wisata, dan kerajinan tangan.

Data BNPP menunjukkan potensi ekspor dari kawasan perbatasan yang terus tumbuh. Pada tahun 2024, PLBN Entikong mencatatkan ekspor pertanian dan perikanan mencapai Rp49,2 miliar. PLBN Badau mencatatkan ekspor komoditas UMKM sebesar Rp12,3 miliar, didominasi oleh olahan ikan, buah, dan kerajinan.

PLBN Aruk juga berkontribusi signifikan dengan ekspor perikanan Rp15,9 miliar dan pertanian Rp4,6 miliar. Komoditas unggulan yang diekspor antara lain udang dogol, ikan tenggiri, durian, arang, daun keratom, minyak sawit mentah, dan sarang burung walet.

Data ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki kawasan perbatasan. Dengan strategi hilirisasi dan pengembangan pariwisata yang tepat, potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.

Keberhasilan program ini akan bergantung pada kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Dengan sinergi yang kuat, ekonomi perbatasan dapat tumbuh pesat dan berkontribusi pada pembangunan Indonesia.