BPBD Banyumas Inventarisasi Mata Air Antisipasi Kekeringan 2025

BPBD Banyumas menginventarisasi mata air untuk mengantisipasi bencana kekeringan yang diprediksi panjang pada tahun 2025, berkoordinasi dengan BMKG dan pihak terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tengah gencar melakukan inventarisasi mata air di wilayahnya. Langkah antisipatif ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi musim kemarau tahun 2025 yang diperkirakan akan panjang dan berpotensi menimbulkan bencana kekeringan. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Barkah, di Purwokerto pada Senin, 21 April 2024. Meskipun beberapa hari terakhir masih sering hujan, bahkan terjadi hujan lebat di beberapa wilayah, upaya mitigasi tetap dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan.

Barkah menjelaskan bahwa beberapa upaya antisipasi telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mendapatkan prediksi musim kemarau. Berdasarkan informasi dari BMKG, Kabupaten Banyumas diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei, dengan puncaknya pada bulan Juni-Juli. Musim kemarau tahun 2025 di Jawa Tengah secara umum diprediksi cukup panjang, sehingga upaya antisipasi bencana kekeringan menjadi sangat penting.

Inventarisasi mata air ini merupakan langkah krusial dalam upaya tersebut. "Kemarin kami sudah mulai menginventarisasi sumber-sumber mata air yang berpotensi untuk pengambilan air yang akan disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan," ungkap Barkah. Ia menekankan bahwa upaya ini penting karena peran BPBD dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bersifat darurat. Oleh karena itu, dukungan dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) dan dinas terkait sangat diperlukan untuk penyediaan air bersih secara permanen dan jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banyumas, BPBD telah mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih di daerah rawan kekeringan. Usulan ini menekankan pentingnya penanganan jangka panjang, bukan hanya untuk masa darurat bencana. Sumber mata air yang diinventarisasi meliputi mata air yang dikelola Perumdam Tirta Satria Banyumas, mata air di lingkungan masyarakat (seperti di Kecamatan Purwojati), dan bahkan sumber air yang digunakan oleh perusahaan semen di Ajibarang.

BPBD Banyumas telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. "Alhamdulillah selama ini kami mengambil sumber air pabrik semen Bima untuk kebutuhan penyaluran bantuan air bersih itu secara gratis," kata Barkah. Selain itu, BPBD juga telah mendistribusikan tandon air ke desa-desa yang rawan kekeringan.

Saat ini, BPBD Banyumas sedang melakukan reviu ulang wilayah rawan bencana, termasuk desa-desa yang rawan kekeringan. Berdasarkan pemetaan pada tahun 2023, tercatat 81 desa di 19 kecamatan yang rawan kekeringan. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya menurun menjadi 65 desa di 18 kecamatan. Barkah menduga penurunan ini disebabkan oleh musim kemarau 2024 yang tidak terlalu panjang dan masih sering terjadi hujan, serta adanya bantuan sumur bor dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di sejumlah wilayah Banyumas.

Bantuan sumur bor dari Kemenhan terbukti efektif mengurangi dampak kekeringan di Banyumas. Keberadaan sumur-sumur bor ini memberikan akses air bersih yang lebih terjamin bagi masyarakat di daerah rawan kekeringan. Langkah ini menjadi contoh sinergi antar lembaga pemerintah dalam menghadapi bencana kekeringan.

Inventarisasi mata air dan upaya mitigasi lainnya yang dilakukan oleh BPBD Banyumas menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi potensi bencana kekeringan. Koordinasi dengan berbagai pihak dan perencanaan jangka panjang menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Banyumas, terutama selama musim kemarau.

Dengan adanya antisipasi yang matang ini, diharapkan dampak kekeringan di Kabupaten Banyumas dapat diminimalisir dan masyarakat dapat tetap terpenuhi kebutuhan air bersihnya.

Langkah proaktif BPBD Banyumas ini patut diapresiasi sebagai contoh bagaimana pemerintah daerah dapat bersiap menghadapi potensi bencana alam dan memastikan keselamatan warganya.