Bukan Sekadar Seremoni, Bupati Rudy Susmanto Jemput Bendera Pusaka dari Rumah Sejarah Malasari Jelang HUT RI ke-80

Bupati Rudy Susmanto melakukan penjemputan bendera pusaka dari Rumah Sejarah Malasari, Bogor, sebuah lokasi bersejarah yang menyimpan kisah perjuangan, jelang peringatan HUT RI ke-80.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara langsung menjemput bendera pusaka dari Desa Malasari, wilayah paling barat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 10 Agustus. Bendera ini akan dikibarkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi penting ini menjadi sorotan utama menjelang perayaan kemerdekaan di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong.

Bendera pusaka tersebut akan dibawa menuju Pendopo Bupati di Cibinong untuk persiapan upacara 17 Agustus 2025. Rudy Susmanto menegaskan bahwa penjemputan ini bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menekankan kain merah putih adalah kehormatan bangsa dan wujud perjuangan para pahlawan dengan darah dan air mata.

Prosesi bersejarah ini dimulai dari rumah sejarah eks Pendopo Bupati Bogor pertama di Malasari. Lokasi ini berbatasan langsung dengan Sukabumi dan Lebak, Banten. Bangunan ini pernah menjadi pusat pemerintahan darurat pada masa Bupati Raden Ipik Gandamana sekitar 1948–1950. Ini terjadi saat Agresi Militer Belanda II memaksa pemerintah daerah berpindah-pindah demi menghindari serangan.

Penjemputan bendera pusaka oleh Bupati Rudy Susmanto memiliki makna yang mendalam, melampaui sekadar ritual kenegaraan. Menurut Rudy, bendera merah putih bukan hanya simbol, tetapi representasi nyata dari perjuangan heroik para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi pengingat akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap kibaran bendera.

Desa Malasari sendiri memegang peranan krusial dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, khususnya bagi Kabupaten Bogor. Selama kurang lebih lima bulan, desa ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan sipil Kabupaten Bogor. Dari lokasi strategis inilah, Raden Ipik Gandamana, Bupati Bogor pada masa itu, mengangkat lurah-lurah di 16 desa sejak 16 Februari 1949, menunjukkan keberlanjutan roda pemerintahan di tengah gejolak perang.

Kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat, Mr. Yusuf Adinata, pada awal Maret 1949 di Malasari semakin mengukuhkan pentingnya wilayah ini. Yusuf Adinata datang membawa instruksi penting mengenai pembentukan pamong praja di seluruh Kabupaten Bogor, menandakan upaya konsolidasi administrasi pemerintahan di tengah situasi darurat. Bangunan pendopo di Malasari menjadi saksi bisu dari berbagai keputusan penting yang diambil untuk menjaga kedaulatan.

Dalam kesempatan penjemputan bendera pusaka ini, Bupati Rudy Susmanto turut mengajak masyarakat untuk meneladani persatuan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Ia mencontohkan bagaimana tokoh-tokoh besar seperti Hatta dan Soekarno, atau Soekarno dan Sudirman, tidak pernah saling melawan. Prinsip mereka jelas, benteng pertahanan terakhir bangsa adalah persatuan, dan musuh utamanya adalah perpecahan.

Momentum di Malasari juga dimanfaatkan oleh Rudy untuk menyampaikan pesan pembangunan yang krusial bagi wilayah tersebut. Ia secara tegas meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan perhatian serius terhadap kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur jalan di Malasari. Hal ini bertujuan agar tempat bersejarah ini tidak hanya dikenang saat peringatan kemerdekaan saja, tetapi juga merasakan dampak positif pembangunan.

Penekanan pada perbaikan fasilitas publik seperti sekolah yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, dan jalan yang layak menunjukkan komitmen pemerintah daerah. Rudy berharap agar masyarakat Malasari dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan tersebut. Ini merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa daerah yang kaya akan sejarah ini juga memiliki masa depan yang cerah dan sejahtera.

Raden Ipik Gandamana, yang pernah memimpin dari pendopo di Malasari, dikenal sebagai sosok yang multidimensional, seorang tokoh militer sekaligus ulama. Selama menjabat sebagai Bupati Bogor, beliau didampingi oleh Batalyon O Tirtayasa Siliwangi di bawah komando Kapten Sholeh Iskandar. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antara kekuatan sipil dan militer dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah.

Karier Ipik Gandamana tidak berhenti di Bogor. Beliau juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat merangkap Bupati Lebak. Puncak kariernya mencakup jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat dari tahun 1956 hingga 1959, dan bahkan Menteri Dalam Negeri dari tahun 1959 hingga 1964. Jejak rekamnya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara.

Bangunan pendopo di Malasari sendiri telah ditetapkan sebagai rumah sejarah dan cagar budaya berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten Bogor pada 8 Oktober 1949. Lokasinya yang terlindungi oleh perbukitan dianggap aman dari serangan, menjadikannya tempat yang ideal sebagai pusat pemerintahan darurat. Tempat ini tetap menjadi saksi bisu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.