DPR RI Dukung Anggaran Rp1,7 Triliun untuk Penanganan Rob Sayung di Demak: Mengapa Ini Penting?

Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pengajuan anggaran Rp1,7 triliun untuk Penanganan Rob Sayung di Demak. Simak bagaimana upaya ini dapat mengatasi dampak banjir rob yang meresahkan.

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan dukungan penuh. Dukungan ini ditujukan untuk pengajuan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Anggaran tersebut diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, khusus untuk penanganan rob di Sayung, Kabupaten Demak.

Permasalahan rob di Sayung telah menjadi perhatian serius di tingkat nasional. Fenomena ini menyebabkan genangan air di jalan dan rumah warga, bahkan saat tidak ada hujan. Dampaknya sangat terasa pada kesejahteraan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari dan perekonomian lokal.

Dukungan dari DPR RI ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek infrastruktur jangka panjang. Selain itu, upaya penanganan jangka pendek yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga diapresiasi. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen serius dalam mencari solusi komprehensif untuk masalah rob.

Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto Saputro, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan anggaran penanganan rob Sayung. Meskipun bukan berasal dari daerah pemilihan Demak, ia merasa bertanggung jawab sebagai wakil dari Jawa Tengah. Anggaran Rp1,7 triliun ini akan diperjuangkan melalui APBN dan komunikasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum.

Sriyanto Saputro juga menyoroti bahwa masalah rob Sayung telah menjadi isu nasional. Genangan air yang terjadi tanpa hujan menunjukkan urgensi penanganan yang serius. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan ribuan warga di wilayah tersebut.

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi dinilai berhasil menginisiasi penanganan rob jangka pendek secara "keroyokan". Semua organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat aktif, mulai dari penanganan kesehatan hingga pengaturan lalu lintas.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi masyarakat Jawa Tengah. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan anggaran ini hingga ke tingkat pusat. Dukungan ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mencari solusi permanen bagi masalah rob.

Anggota Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, juga mengapresiasi respons cepat Pemprov Jateng. Pendekatan "keroyokan" antar-OPD dianggap sangat efektif untuk penanganan darurat. Meskipun solusi jangka panjang seperti Giant Sea Wall membutuhkan waktu, langkah strategis sementara tetap didorong.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik dukungan dari Komisi V DPR RI. Ia melihat dukungan ini sebagai bukti keberhasilan program Forum Senayan yang digagasnya. Program ini bertujuan untuk membangun kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI dari Dapil Jateng.

Luthfi menjelaskan bahwa berbagai OPD Pemprov Jateng telah diterjunkan langsung ke lokasi. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) fokus pada penyedotan air rob. Sementara itu, OPD lain menangani aspek kemanusiaan seperti rumah tidak layak huni dan kesehatan warga.