Dukcapil Jakarta Timur Tegaskan Keamanan Data Warga: Hoaks Kabar Kebocoran Data Server

Dukcapil Jakarta Timur membantah keras kabar kebocoran data server yang beredar di media sosial, menegaskan keamanan data warga terjamin karena sistem terpusat.

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Timur secara tegas membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan kebocoran data pribadi warga. Pihak Dukcapil memastikan bahwa seluruh data kependudukan warga tersimpan dengan aman dan tidak ada indikasi peretasan pada server mereka. Klarifikasi ini disampaikan untuk menenangkan masyarakat dan meluruskan informasi yang tidak benar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sudin Dukcapil Jakarta Timur, Ponirin Ariadi Limbong, pada Sabtu (9/8), menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoaks dan tidak berdasar. Ia menjelaskan bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia, termasuk untuk warga Jakarta Timur, beroperasi secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, klaim adanya server Dukcapil Jakarta Timur yang jebol adalah tidak valid.

Narasi yang beredar di media sosial, khususnya melalui akun Instagram @merdekasiber, menyebutkan adanya penjualan data pribadi lebih dari 500 ribu warga Jakarta Timur di forum gelap. Data yang diklaim bocor mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, hingga data paspor. Namun, Dukcapil Jakarta Timur menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Menanggapi isu yang meresahkan ini, Plt Sudin Dukcapil Jakarta Timur, Ponirin Ariadi Limbong, dengan tegas menyatakan bahwa berita kebocoran data warga atau jebolnya server adalah salah dan hoaks. Ia menekankan bahwa data kependudukan warga Jakarta Timur tersimpan di server pusat Kemendagri, bukan di server lokal Jakarta Timur. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang beredar tidak memiliki dasar kebenaran.

Limbong menambahkan bahwa jika terjadi kebocoran pada server pusat Kemendagri, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh warga Indonesia, bukan hanya Jakarta Timur. Sistem yang terpusat menjamin integritas dan keamanan data secara nasional. Ia juga menyoroti kejanggalan dalam narasi hoaks, seperti klaim server Jakarta Timur dengan lambang daerah dan format data Excel, yang menurutnya tidak sesuai dengan sistem yang ada.

Pernyataan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan. Dukcapil Jakarta Timur berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi warga. Mereka terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan sistem yang terintegrasi dan aman.

Sistem pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia dirancang secara terpusat di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Dukcapil di tingkat daerah, seperti Jakarta Timur, hanya memiliki akses melalui jaringan terpusat yang resmi dan aman. Ini berarti tidak ada server data kependudukan yang berdiri sendiri di tingkat kota atau kabupaten yang bisa diretas secara independen.

Model terpusat ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data kependudukan nasional. Dengan satu pintu akses dan pengelolaan, potensi kebocoran data dapat diminimalisir secara signifikan. Seluruh transaksi dan pembaruan data dilakukan melalui protokol keamanan yang ketat, memastikan bahwa informasi pribadi warga terlindungi dari ancaman siber.

Jika ada server Dukcapil yang diretas, seperti yang diklaim dalam narasi hoaks, maka itu akan berdampak pada skala nasional. Fakta bahwa layanan administrasi kependudukan berjalan normal dan aman di seluruh Indonesia menjadi bukti kuat bahwa tidak ada insiden kebocoran data skala besar seperti yang dituduhkan. Masyarakat dapat tenang karena data mereka berada dalam sistem yang terjamin keamanannya.

Merespons penyebaran informasi palsu, Ponirin Ariadi Limbong mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menerima informasi, terutama yang berasal dari media sosial tanpa verifikasi. Ia menekankan pentingnya tidak mudah percaya pada kabar yang belum terbukti kebenarannya, apalagi jika tidak didukung oleh bukti yang jelas dan sumber resmi.

Dukcapil Jakarta Timur mengajak warga untuk selalu mengkonfirmasi informasi yang meragukan melalui saluran resmi. Jika ada kendala atau pertanyaan terkait layanan administrasi kependudukan, masyarakat dapat langsung menghubungi kantor Dukcapil setempat atau layanan pengaduan resmi yang tersedia. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga ketenangan publik.

Kepercayaan publik adalah hal utama bagi Dukcapil. Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi khawatir terhadap isu kebocoran data yang tidak benar. Dukcapil akan terus berupaya memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan aman bagi seluruh warga.