Fakta Mengejutkan: Kepri Masuk 10 Besar Provinsi Penyumbang Korban TPPO, Kejati Kepri Gencarkan Edukasi Cegah TPPO

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) aktif memberikan edukasi hukum untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di masyarakat, mengingat Kepri termasuk 10 provinsi penyumbang korban terbesar.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) secara proaktif memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Edukasi ini berfokus pada upaya pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Langkah ini diambil mengingat Kepulauan Riau memiliki peran ganda sebagai daerah asal dan transit bagi korban TPPO. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Kepri termasuk dalam 10 provinsi terbesar penyumbang korban TPPO di Indonesia, sebuah fakta yang memerlukan perhatian serius.

Melalui program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum), Kejati Kepri menyelenggarakan kegiatan edukasi ini di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan dasar hingga strategi pencegahan dan pemberantasan TPPO secara komprehensif.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah istilah yang diadopsi dari trafficking in person, sebagaimana tercantum dalam UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Protokol yang dikenal sebagai Protokol Palermo ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2009, menunjukkan komitmen negara dalam memerangi kejahatan ini.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Tindakan ini dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan orang tersebut. Aktivitas ini dapat terjadi baik di dalam maupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi.

TPPO dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini juga merupakan tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) dan kejahatan lintas negara (transnational crime) yang sering melibatkan sindikat internasional. Korban terbanyak dari TPPO adalah perempuan dan anak-anak, yang seringkali berada dalam posisi rentan.

Berbagai bentuk eksploitasi menjadi tujuan akhir dari tindak pidana perdagangan orang. Bentuk-bentuk ini meliputi eksploitasi seksual, perdagangan anak, kerja paksa, perdagangan organ tubuh manusia, serta perbudakan domestik. Keragaman bentuk eksploitasi ini menunjukkan kompleksitas dan kekejaman TPPO.

Modus operandi TPPO yang sering terjadi sangat bervariasi dan terus berkembang. Beberapa di antaranya adalah perekrutan atau eksploitasi pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, praktik pengantin pesanan, penculikan, perekrutan anak jalanan, hingga pemanfaatan program magang bagi pelajar atau mahasiswa sebagai kedok. Para pelaku memanfaatkan celah hukum dan kebutuhan ekonomi korban.

Kejati Kepri menegaskan bahwa TPPO merupakan bentuk perbudakan modern. Tindakan ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga sebuah luka kemanusiaan yang mendalam. Dampaknya merusak martabat dan masa depan individu yang menjadi korban, serta mengancam stabilitas sosial.

Oleh karena itu, Kejati Kepri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan bertindak bersama-sama. Kolaborasi dalam pencegahan TPPO sangat krusial untuk melindungi warga negara dari praktik kejahatan yang merugikan ini. Kesadaran kolektif adalah kunci utama dalam memerangi kejahatan transnasional ini.