Fakta Penting Pengadaan APAR Satu RT: Legislator Soroti Pentingnya Sosialisasi untuk Respons Cepat Kebakaran

Program Pengadaan APAR Satu RT di Jakarta terus berjalan, namun legislator menyoroti pentingnya sosialisasi masif agar warga mampu merespons cepat saat terjadi kebakaran.

Program pengadaan satu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk setiap Rukun Tetangga (RT) di DKI Jakarta terus menjadi fokus perhatian. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, menekankan bahwa inisiatif ini harus diiringi dengan sosialisasi yang komprehensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Hilda, respons cepat warga sebelum kedatangan petugas pemadam kebakaran (Damkar) sangat krusial dalam menanggulangi api. Oleh karena itu, sosialisasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan program APAR Satu RT ini. Pihak Damkar sendiri telah menunjukkan intensitas dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan.

Program ini, yang bertujuan untuk mempercepat penanganan kebakaran di tingkat komunitas, masih terus berjalan di berbagai wilayah Jakarta. Implementasinya diharapkan dapat meminimalisir kerugian akibat insiden kebakaran, terutama di area padat penduduk.

Hilda Kusuma Dewi menjelaskan bahwa program APAR Satu RT telah didistribusikan secara berkala. Namun, ia menekankan perlunya inventarisasi berkelanjutan untuk memastikan semua RT telah menerima APAR dan memahami cara penggunaannya. Sosialisasi yang proper akan memastikan warga memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menghadapi situasi darurat kebakaran.

Kepala Sektor Tambora Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Joko Susilo, menambahkan bahwa program ini tidak hanya sebatas distribusi APAR. Ia juga dibarengi dengan pembinaan serta perekrutan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar). Masyarakat dididik dan dilatih untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan awal kebakaran.

Joko Susilo menegaskan bahwa dasar hukum program ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025, yang mengatur pendistribusian APAR hingga ke tingkat RT. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan kebakaran di lingkungan terkecil masyarakat.

Kasus kebakaran di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, menjadi contoh nyata tantangan dalam penanganan api di area padat penduduk. Meskipun pihak Damkar telah berulang kali melakukan sosialisasi dan pelatihan di wilayah tersebut, kondisi bangunan menjadi faktor penentu cepatnya penyebaran api.

Joko Susilo menjelaskan bahwa material bangunan yang mudah terbakar, yang kerap ditemukan di rumah-rumah padat penduduk, menjadi penyebab utama api membesar dengan cepat. Api kecil yang tidak tertanggulangi pada tahap awal dapat dengan mudah meluas. Ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan pemerintah.

Untuk mencegah penyebaran api yang lebih luas, Joko menyarankan langkah sederhana seperti penggunaan kompartemenisasi. Misalnya, rumah tanpa jendela dapat membantu menghentikan penyebaran api ke bangunan lain. Pencegahan semacam ini dapat menjadi strategi efektif di lingkungan yang rentan kebakaran.

Insiden kebakaran di Duri Utara mengakibatkan kerugian signifikan, di mana 86 unit rumah ludes terbakar. Sekitar 100 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Peristiwa ini menyoroti urgensi program Pengadaan APAR Satu RT dan sosialisasi yang menyertainya.

Upaya pemulihan dan bantuan bagi korban kebakaran terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Namun, pencegahan tetap menjadi prioritas utama. Dengan adanya APAR di setiap RT dan warga yang terlatih, diharapkan dampak kebakaran dapat diminimalisir di masa mendatang.

Kesadaran kolektif akan pentingnya mitigasi bencana kebakaran, termasuk pemahaman tentang bahan-bahan mudah terbakar dan cara penanganan APAR, sangat diperlukan. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.