Fakta Rp73 Triliun: Gubernur Jateng Ajukan Dana Jumbo untuk Infrastruktur Jawa Tengah, Apa Saja Prioritasnya?

Gubernur Jateng usulkan Rp73 triliun untuk pengembangan Infrastruktur Jawa Tengah. Dana fantastis ini akan dialokasikan untuk penanganan rob hingga jalan. Simak detailnya!

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi mengajukan usulan dana fantastis senilai lebih dari Rp73 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah. Penyerahan dokumen dilakukan kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae.

Proses penyerahan usulan ini berlangsung pada Jumat, 25 Juli, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Momen penting ini terjadi dalam agenda Kunjungan Kerja pada masa reses persidangan IV tahun 2024-2025. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mencari dukungan pusat.

Dokumen yang diserahkan Gubernur memuat daftar usulan infrastruktur jalan, jembatan gantung, bendungan, irigasi, hingga penanganan rob. Fokus utama adalah pada penanganan rob di Demak yang membutuhkan anggaran besar. Gubernur berharap Komisi V DPR RI dapat mengawal usulan ini menjadi program nasional.

Usulan pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah mencakup total 80 kegiatan prioritas yang tersebar di empat sektor utama. Dua kegiatan di antaranya fokus pada sektor sanitasi dan limbah, sementara enam kegiatan dialokasikan untuk penyediaan air minum. Sektor jalan dan jembatan mendominasi dengan 44 kegiatan, dan 28 kegiatan lainnya berada di sektor sumber daya air.

Empat kegiatan utama menjadi sorotan khusus dalam usulan ini, menunjukkan urgensi penanganannya. Pertama, penanganan banjir dan rob Pantai Sayung, Demak, dengan anggaran mencapai Rp1,7 triliun, termasuk pembangunan pemecah gelombang breakwater dan tanggul rob. Kedua, peninggian Jalan Kaligawe sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT. Polytron, yang diperkirakan menelan biaya Rp139 miliar selama periode 2025–2027.

Selanjutnya, penyempurnaan sistem pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri, Pekalongan, diusulkan dengan dana sebesar Rp785 miliar. Terakhir, penanganan rob di Kabupaten Pemalang membutuhkan anggaran sebesar Rp105,5 miliar. Proyek-proyek ini vital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa tidak semua kebutuhan pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah dapat dipenuhi oleh anggaran daerah. Alokasi anggaran infrastruktur dari APBD Provinsi Jawa Tengah hanya sekitar 15% dari total APBD. Oleh karena itu, peran serta dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan proyek-proyek skala besar ini.

Luthfi juga menekankan pentingnya pembangunan yang tidak bersifat sektoral. Ia menyatakan bahwa telah bersepakat dengan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk membangun secara kolaboratif. Pendekatan ini melibatkan lintas kewenangan, bahkan hingga ke tingkat desa, guna menyelesaikan permasalahan bersama.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen bahwa semua usulan tersebut telah disusun berdasarkan urgensi dan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, usulan ini juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Hal ini menunjukkan perencanaan yang matang dan terintegrasi.

Kegiatan penyerahan usulan ini turut dihadiri oleh para pejabat kementerian teknis mitra Komisi V, seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan dukungan luas terhadap upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah.