Fakta Unik: Maluku Sumbang 10% Produksi Nasional! Pemprov Maluku Gencarkan Konservasi Laut Maluku Berbasis Komunitas

Pemerintah Provinsi Maluku menggagas Konservasi Laut Maluku berbasis komunitas di perairan TNS, langkah strategis jaga ekosistem dan produksi perikanan nasional.

Pemerintah Provinsi Maluku secara serius menginisiasi program pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang komprehensif. Inisiatif ini berfokus pada pendekatan berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Langkah strategis ini dilakukan melalui pendampingan perencanaan zonasi di perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua (TNS).

Program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap luasan laut Maluku yang sangat vital. Kolaborasi erat terjalin dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam menyusun rencana zonasi. Pendekatan ini dipastikan inklusif dan didasarkan pada data ilmiah yang akurat.

Tujuan utama dari upaya Konservasi Laut Maluku ini adalah melindungi ekosistem laut yang kaya. Selain itu, program ini juga bertujuan mendukung perikanan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat pesisir. Kawasan TNS sendiri mencakup area seluas 685.000 hektare, menunjukkan skala besar dari inisiatif ini.

Kawasan perairan Provinsi Maluku memiliki peran strategis dalam peta perikanan nasional. Wilayah ini menjadi bagian penting dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714. Kontribusinya terhadap total produksi perikanan nasional mencapai sekitar 10 persen.

Secara ekologis, Kawasan TNS yang berada dalam ekoregion Laut Banda adalah bagian dari segitiga terumbu karang dunia. Keberadaan terumbu karang yang sehat dan jalur migrasi mamalia laut menjadikan wilayah ini memiliki nilai ekologis luar biasa. Oleh karena itu, perlindungan berbasis data dan kolaborasi sangat dibutuhkan.

Hingga akhir tahun 2023, total luasan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Maluku telah mencapai lebih dari 4,7 juta hektare. Area konservasi ini tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku. Angka ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam upaya Konservasi Laut Maluku.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Erawan Asikin, menekankan pentingnya pengelolaan yang adil dan partisipatif. Pengelolaan ini harus mengakui peran serta hak masyarakat lokal sebagai penjaga utama ekosistem. Hal ini sejalan dengan Misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama para mitranya telah melakukan langkah konkret. Mereka mengumpulkan data dan melaksanakan berbagai kajian komprehensif. Data dan kajian ini menjadi dasar penting dalam perumusan zonasi Kawasan Konservasi TNS.

Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menegaskan bahwa pendekatan ilmiah yang inklusif adalah kunci utama. Pendekatan ini sangat krusial untuk mencapai keberhasilan konservasi laut yang berkelanjutan. Proses ini memastikan bahwa keputusan didasarkan pada bukti ilmiah.

Rencana kerja dan jadwal Kelompok Kerja (Pokja) zonasi Kawasan Konservasi telah disusun dengan matang. Pokja ini melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Anggotanya meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Maluku, serta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Selain itu, akademisi, mitra pembangunan, dan masyarakat lokal dari Pulau Teon, Nila, dan Serua turut serta dalam Pokja. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen terhadap partisipasi multi-pihak. Hasil kerja Pokja nantinya akan menjadi dasar pengajuan penetapan resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI.