Fakta Unik: Peradi SAI Pilih Bali untuk Munas, Dorong Transformasi Digital Hukum dan Reformasi KUHAP
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menggelar Munas di Bali untuk menentukan kepengurusan baru, sekaligus membahas transformasi digital dan reformasi hukum.
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Tujuannya adalah menentukan kepemimpinan baru organisasi advokat ini. Acara penting tersebut berlangsung di Kabupaten Badung dari 25 hingga 27 Juli 2025.
Pemilihan lokasi di Pulau Dewata ini menarik perhatian banyak pihak. Sebanyak 700 anggota pemilik suara berkumpul untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan. Munas ini diharapkan menjadi ajang konsolidasi bukan perpecahan di antara para advokat.
Ketua Umum Peradi SAI, Juniver Girsang, menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan. Ia juga mendorong fokus pada pembelajaran dan reformasi hukum nasional. Gubernur Bali, Wayan Koster, turut hadir dan menyambut baik kegiatan ini.
Pentingnya Solidaritas dan Transformasi Digital
Juniver Girsang menegaskan bahwa Munas ini bukan ajang perpecahan. Ia berharap Peradi SAI membudayakan kebersamaan dan kepedulian. Egoisme perpecahan harus dijauhkan demi keputusan terbaik bagi organisasi.
Siapapun yang nantinya terpilih wajib didukung oleh seluruh anggota. Setiap calon diyakini sebagai advokat mumpuni yang mampu melanjutkan agenda organisasi. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan kepemimpinan yang kuat.
Momentum Munas juga dijadikan tempat pembelajaran penting bagi para advokat. Materi pembinaan seperti transformasi digital menjadi fokus utama diskusi. Ini sangat relevan dengan perkembangan sistem peradilan modern yang terus berubah.
Peradi SAI menjadi organisasi profesi advokat pertama yang menerapkan sistem peradilan e-Court. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjadi pelopor. Penerapan e-Court ini menjunjung tinggi efisiensi dan transparansi proses hukum.
Dorongan Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM
Selain transformasi digital, Peradi SAI juga mengajak anggota mendukung reformasi sistem hukum Indonesia. Ini mencakup kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi ini krusial di era demokrasi modern.
Salah satu dorongan utama adalah reformulasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ini dianggap sebagai kebutuhan mendesak seiring tantangan implementasi hukum acara pidana. Perkembangan demokrasi dan perlindungan HAM menjadi pertimbangan utama dalam reformulasi ini.
Organisasi berkomitmen untuk terus mengawal pembaruan hukum pidana nasional. Tujuannya adalah menciptakan hukum yang lebih akuntabel, partisipatif, dan menjunjung tinggi hak konstitusional. Semua pihak dalam proses peradilan harus terlindungi secara maksimal.
Sambutan Hangat dari Pulau Dewata
Kehadiran Gubernur Bali, Wayan Koster, menambah semarak Munas Peradi SAI 2025. Ia menyampaikan rasa bangga atas pilihan Bali sebagai lokasi kegiatan penting ini. Ini menunjukkan pengakuan terhadap peran penting organisasi advokat dalam sistem hukum nasional.
Koster berharap Munas berjalan sukses dan lancar tanpa hambatan. Ia juga mengulang pesan untuk mendukung ketua umum terpilih, apapun hasilnya. Pentingnya menjaga kehormatan Bali sebagai tuan rumah ditekankan dalam sambutannya.
Pesan persatuan dan dukungan terhadap hasil Munas menjadi inti sambutannya. Bali diharapkan menjadi saksi bagi konsolidasi dan kemajuan Peradi SAI ke depan. Ini menunjukkan sinergi positif antara pemerintah daerah dan organisasi profesi hukum.