Kalteng Tegaskan Komitmen Keterbukaan: Benarkah Tak Ada Pembatasan Akses Informasi Publik?

Diskominfosantik Kalteng memastikan tidak ada pembatasan akses informasi publik, menepis spekulasi dan menegaskan komitmen Pemprov Kalteng terhadap transparansi.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara tegas membantah adanya kebijakan pembatasan akses informasi publik. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi yang mungkin timbul di masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen penuh terhadap prinsip keterbukaan informasi.

Pelaksana Tugas Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa Gubernur Kalteng dan seluruh jajaran pemerintah daerah senantiasa menjunjung tinggi kebebasan informasi. Keterbukaan ini merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pernyataan ini disampaikan dari Palangka Raya pada Selasa, 5 Agustus.

Rangga menambahkan bahwa penjelasan Gubernur Agustiar Sabran mengenai penyelarasan informasi publik bukanlah bentuk pembatasan. Sebaliknya, hal itu bertujuan memastikan setiap informasi yang disampaikan dari lingkup Pemprov Kalteng akurat. Tujuannya agar informasi dapat diterima dengan benar oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rangga Lesmana menekankan bahwa substansi dari pembahasan penyelarasan informasi bukanlah untuk membatasi pejabat berbicara di publik. Hal ini penting untuk dipahami secara bersama. Tujuannya adalah untuk memastikan validitas informasi yang sampai kepada masyarakat.

Validitas informasi menjadi krusial, baik itu terkait kebijakan maupun program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang jelas dan tidak keliru. Pemahaman yang benar akan membantu menghindari misinterpretasi.

Pemerintah daerah berupaya keras agar setiap data dan fakta yang disajikan kepada khalayak umum bersifat akurat. Ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Transparansi informasi adalah kunci utama dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Sebagai bukti nyata komitmen terhadap keterbukaan, Pemerintah Provinsi Kalteng dan jajaran pimpinan secara rutin mengadakan ruang diskusi. Pertemuan ini melibatkan seluruh awak media se-Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan tidak ada sekat antara pemerintah dan insan pers.

Kegiatan diskusi ini bertujuan untuk memastikan arus informasi berjalan lancar dan transparan. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Keterbukaan informasi publik adalah ciri penting negara demokratis.

Pemerintah Provinsi Kalteng senantiasa menjunjung tinggi prinsip ini. Ini sejalan dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan akuntabel. Kebebasan pers juga menjadi salah satu indikator penting dalam proses ini.