Kementerian PU Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Asta Cita hingga 2026: Apa Saja Prioritasnya?

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur Asta Cita hingga 2026. Prioritas seperti irigasi dan konektivitas akan terus digenjot.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Langkah ini sejalan dengan sembilan cita-cita atau Asta Cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang akan terus menjadi panduan hingga tahun 2026.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Jakarta pada Senin, 22 Juli, menjelaskan bahwa fokus utama pembangunan mencakup sektor vital seperti irigasi dan konektivitas. Selain itu, Kementerian PU juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk proyek Sekolah Rakyat.

Proyek-proyek ini merupakan kelanjutan dari program yang belum rampung pada tahun berjalan, menunjukkan kesinambungan dalam upaya pembangunan nasional. Keberlanjutan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Kementerian PU mencakup berbagai sektor krusial. Prioritas utama adalah peningkatan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, serta pembangunan konektivitas yang meliputi jalan dan jembatan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi disparitas antarwilayah.

Selain itu, Kementerian PU juga memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur pendidikan. Proyek seperti Sekolah Rakyat menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Pembangunan ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas belajar yang layak dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menegaskan bahwa proyek-proyek ini akan terus digenjot hingga tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa program Asta Cita bukan hanya sekadar rencana, melainkan peta jalan konkret yang terus diimplementasikan untuk kemajuan bangsa.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 menjadi panduan strategis dalam menjaga arah pembangunan nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya RKP ini sebagai fondasi kuat. Tantangan global dan ketimpangan regional hanya dapat diatasi melalui transformasi menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Strategi Kementerian PPN/Bappenas berpusat pada transformasi komprehensif, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Tujuan utamanya adalah agar Indonesia mampu menghadapi gejolak global dan tetap tumbuh secara inklusif serta berkelanjutan. Transformasi ini menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan kemajuan jangka panjang.

Tema RKP 2026 secara spesifik menitikberatkan pada penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta pengembangan ekonomi yang produktif dan inklusif. Aspek-aspek ini dianggap sebagai fondasi esensial untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Arah pembangunan RKP 2026 juga difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat desa, dan penyediaan akses layanan dasar yang merata bagi seluruh warga.

Sejumlah program prioritas telah ditetapkan untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi. Program-program ini mencakup pembangunan perumahan yang layak, digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran, serta upaya pengurangan kemiskinan terpadu. Inisiatif ini diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target pembangunan.

Berbagai sasaran ini selaras dengan trisula pembangunan yang diusung dalam RKP 2026. Trisula tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM) ekonomi yang berkualitas tinggi, upaya signifikan dalam pengurangan kemiskinan, serta peningkatan SDM unggul. Ketiga pilar ini merupakan fondasi krusial menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Rachmat Pambudy juga menggarisbawahi urgensi keterlibatan seluruh pihak dalam implementasi RKP 2026 secara menyeluruh. Rencana ini harus diterjemahkan secara konkret dalam kebijakan di setiap tingkatan pemerintahan dan sektor. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.