Mengapa Hari Konstitusi Diperingati Sehari Setelah Proklamasi? Ketua MPR: UUD 1945 Sumbu Aturan Bangsa

Ketua MPR RI menegaskan Hari Konstitusi, yang diperingati 18 Agustus, mengingatkan bahwa UUD 1945 adalah fondasi utama semua peraturan. Mengapa tanggal ini penting bagi bangsa?

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pentingnya peringatan Hari Konstitusi ke-80 yang jatuh pada Senin, 18 Agustus. Acara peringatan ini diselenggarakan di kompleks parlemen, Jakarta. Muzani menyatakan bahwa Hari Konstitusi mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu utama bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penetapan Hari Konstitusi bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 1945. Tanggal ini merupakan satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada momen bersejarah tersebut, para pendiri bangsa menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara dan pedoman fundamental. Sejak saat itu, UUD 1945 telah menjadi kompas yang memandu arah perjalanan bangsa Indonesia yang merdeka hingga kini.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani menekankan bahwa konstitusi ini adalah landasan fundamental bagi pembangunan negara. Ia berharap seluruh lembaga negara dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Pelaksanaan fungsi tersebut harus sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Partisipasi aktif serta pandangan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk menjaga dan mengimplementasikan konstitusi ini dengan baik.

Hari Konstitusi diperingati setiap tanggal 18 Agustus. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan penetapan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa. Penetapan tersebut dilakukan sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, menandai lahirnya fondasi hukum bagi negara baru.

Ahmad Muzani secara tegas menyebut UUD 1945 sebagai sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini menggarisbawahi kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Semua produk hukum di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Keberadaan UUD 1945 sejak awal kemerdekaan telah memberikan arah yang jelas bagi perjalanan bangsa. Konstitusi ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Fungsi UUD 1945 sebagai kompas tidak hanya pada masa lalu, tetapi juga relevan hingga saat ini.

Sejak era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami proses perubahan atau amandemen. Amandemen ini dilakukan oleh MPR RI sebanyak empat kali. Proses perubahan tersebut terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan terakhir pada tahun 2002.

Meskipun MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan amandemen, Muzani memastikan lembaga tersebut akan bersikap sangat hati-hati. Kehati-hatian ini penting mengingat UUD 1945 adalah dasar negara. Setiap perubahan harus dipertimbangkan secara matang dengan melibatkan berbagai pandangan.

Partisipasi dari semua pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum, sangat diharapkan. Saran dan pandangan mereka menjadi masukan berharga bagi MPR. Muzani menganggap UUD yang telah diamandemen empat kali ini sudah merupakan konstitusi terbaik bagi Republik Indonesia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyempurnaan konstitusi telah dilakukan secara komprehensif.

Ketua MPR RI berharap semua lembaga negara dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan fungsi ini harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kepatuhan terhadap konstitusi adalah kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Implementasi UUD 1945 secara konsisten akan menjamin stabilitas politik dan hukum. Hal ini juga akan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, cita-cita luhur para pendiri bangsa dapat terwujud melalui praktik bernegara yang konstitusional.

UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum, melainkan jiwa dan arah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai konstitusi menjadi tanggung jawab bersama. Muzani menekankan pentingnya menjaga konstitusi sebagai pedoman utama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.