Hari Kebangkitan Nasional momentum Ormas optimalkan potensi, satukan nilai kebangsaan, sosial, dan ekonomi dorong kemajuan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto mengkritik elite yang dianggapnya abai terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta mengingatkan bahaya strategi devide et impera yang masih mengancam persatuan Indonesia.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji karena merupakan keputusan final dari hasil Pemilihan Presiden 2024.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mendapat pencerahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pencapaian kementerian dan pentingnya UUD 1945 serta perhatian pada kemiskinan di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menutup penggilingan padi yang membeli gabah petani di bawah harga pemerintah (Rp6.500/kg), berpedoman pada UUD 1945 untuk prioritaskan kesejahteraan petani.

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguji komitmen Indonesia pada konstitusi dan penegakan hukum, bukan sekadar pertarungan politik.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendorong percepatan transisi energi ke energi terbarukan untuk mengatasi polusi udara dan dampak perubahan iklim, serta menunaikan amanat konstitusi terkait lingkungan hidup sehat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Bengkulu untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menggugat UU Mata Uang ke Mahkamah Konstitusi, meminta penyederhanaan nominal Rp1000 menjadi Rp1 karena dinilai tidak efisien dan berdampak pada kesehatan mata.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan 3 April sebagai Hari NKRI, memperingati restorasi negara kesatuan pasca-republik federal.