Warisan KAA: Semangat Bandung dalam Norma Politik Internasional
Warisan KAA: Semangat Bandung dalam Norma Politik Internasional

Dewan Pakar BPIP, Darmansjah Djumala, menyebut Semangat Bandung sebagai warisan Indonesia dalam norma politik internasional, menginspirasi kemerdekaan dan perdamaian dunia.

Prabowo Tekankan Pentingnya Netralitas Indonesia: Jaga Tradisi Non-Blok!
Prabowo Tekankan Pentingnya Netralitas Indonesia: Jaga Tradisi Non-Blok!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Indonesia mempertahankan tradisi non-blok dalam politik luar negeri, menanggapi meningkatnya polarisasi global dan pentingnya menjaga dukungan rakyat.

Peringatan 70 Tahun KAA: Kemlu Sesuaikan Arahan Presiden, Fokus pada Relevansi Dasasila Bandung
Peringatan 70 Tahun KAA: Kemlu Sesuaikan Arahan Presiden, Fokus pada Relevansi Dasasila Bandung

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) akan disesuaikan dengan arahan Presiden, menekankan relevansi Dasasila Bandung di tengah situasi global saat ini.

Indonesia Desak Penguatan Upaya Global Penghapusan Senjata
Indonesia Desak Penguatan Upaya Global Penghapusan Senjata

Menlu RI, Sugiono, menyerukan penguatan upaya global penghapusan senjata di Konferensi Penghapusan Senjata (CD) di Jenewa, menekankan perlunya langkah konkret untuk memulihkan stabilitas global dan mengurangi risiko konflik nuklir.

Menlu RI Desak Perlucutan Senjata di Konferensi Jenewa
Menlu RI Desak Perlucutan Senjata di Konferensi Jenewa

Menlu RI Sugiono mendesak langkah tegas perlucutan senjata dalam konferensi di Jenewa, mengecam peningkatan risiko konflik nuklir dan mendorong revitalisasi arsitektur perlucutan senjata global.

Menlu RI Tegaskan Komitmen Keadilan Sosial dan Kesejahteraan di Sidang HAM PBB
Menlu RI Tegaskan Komitmen Keadilan Sosial dan Kesejahteraan di Sidang HAM PBB

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan HAM PBB ke-58 di Jenewa, menekankan pentingnya HAM sebagai jantung kebijakan nasional dan menolak double stan