Mengapa Industri Ojol Butuh Regulasi Komprehensif? Ekonom Ungkap Risiko Penurunan Komisi

Industri Ojol memerlukan regulasi komprehensif demi melindungi semua pihak. Ekonom menyoroti risiko penurunan komisi bagi ekosistem transportasi online.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menekankan urgensi regulasi komprehensif bagi industri ojek online (ojol). Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Minggu, sebagai respons terhadap dinamika sektor transportasi daring yang terus berkembang.

Regulasi tersebut dinilai krusial untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Ini meliputi konsumen, pengemudi, aplikator, pemerintah, serta pelaku UMKM yang bergantung pada ekosistem ini, guna menciptakan keadilan dan keberlanjutan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga tengah menyusun aturan yang adil dan berkelanjutan, seperti disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, pada Kamis (24/7). Tujuannya adalah menciptakan ekosistem transportasi online yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Wijayanto Samirin menegaskan bahwa setiap solusi yang dikeluarkan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan regulasi industri ojol harus dilakukan secara komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong, agar hasilnya optimal bagi semua pihak.

Transportasi online saat ini berperan penting dalam membantu menghubungkan para pelaku ekonomi, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, saat daya beli masyarakat menurun, ekosistem transportasi online ini juga terganggu, sehingga sektor ini perlu mendapatkan dukungan berupa fleksibilitas regulasi.

Usulan sebagian pihak yang meminta besaran bagi hasil atau komisi ojek online (ojol) diturunkan dari maksimal 20 persen menjadi 10 persen dinilai berisiko. Wijayanto menyebut usulan ini dapat membahayakan seluruh ekosistem, tidak hanya perusahaan aplikasi dan pengemudi, tetapi juga konsumen dan UMKM yang sangat bergantung pada sektor ini.

Menurutnya, penurunan komisi tersebut bisa membangkrutkan aplikator ojol, sehingga perlu dikaji ulang secara mendalam. Regulasi yang jelas dan menjadi acuan sangat diperlukan karena sektor ini akan menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan di masa depan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan sedang mengolah dan mematangkan aturan transportasi online. Tujuannya adalah menciptakan regulasi yang adil serta berkelanjutan bagi seluruh ekosistem, dengan menyerap berbagai informasi dan data dari diskusi.

Saat ini, terdapat lebih dari tujuh juta mitra ojek online yang tersebar di seluruh Indonesia, di samping pelaku UMKM yang hidupnya bergantung pada ekosistem transportasi online. Hal ini menunjukkan skala besar dan kompleksitas yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan aturan.

Pengaturan terkait ekosistem transportasi online juga melibatkan berbagai kementerian/lembaga lainnya. Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat terkait platform aplikasi, sementara Kementerian Ketenagakerjaan terkait sistem tenaga kerja, menunjukkan perlunya koordinasi lintas sektor.

Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menekankan perlunya aturan hukum yang jelas mengenai transportasi online. Aturan tersebut harus menyangkut regulasi sepeda motor sebagai alat transportasi umum, regulasi bisnis transportasi online, pemangku kepentingan bisnis, pengemudi, perusahaan angkutan umum, serta perusahaan aplikasi itu sendiri.