Mengapa Keluarga Jadi Kunci Utama? Pemerintah Rencanakan Pengembangan SDM Berbasis Keluarga

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berencana memperkuat Pengembangan SDM Berbasis Keluarga, mengapa pendekatan ini krusial untuk masa depan Indonesia?

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenko PMK) baru-baru ini mengumumkan transformasi institusionalnya. Langkah ini bertujuan memperkuat pembangunan yang berpusat pada keluarga. Peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) diyakini bermula dari unit keluarga.

Sekretaris Kementerian, Budi Setiyono, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis keluarga ini. Menurutnya, upaya pembangunan SDM selama ini terlalu terpusat pada sektor non-keluarga. Keluarga belum diposisikan sebagai unit utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

Transformasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan demografi yang ada. Ini juga menjadi bagian integral dari upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan kualitas SDM yang unggul.

Budi Setiyono menjelaskan beberapa alasan krusial di balik urgensi pendekatan berbasis keluarga. Salah satunya adalah fragmentasi data keluarga yang masih terjadi. Intervensi kebijakan yang dilakukan juga belum sepenuhnya jelas dan terarah.

Selain itu, kurangnya mekanisme koordinasi lintas kementerian atau lembaga menjadi penghambat. Hal ini mempersulit penguatan fungsi keluarga secara komprehensif. Keterbatasan inovasi sosial dan digital juga menjadi perhatian serius.

Keterbatasan tersebut membuat keluarga rentan terhadap dampak negatif. Terutama dari konten digital yang masif dan tidak tersaring. Pendekatan berbasis keluarga diharapkan menjadi solusi holistik untuk masalah ini.

Langkah-langkah transformasi kementerian ini telah dituangkan dalam Roadmap Pembangunan Kependudukan 2025-2029. Dokumen ini bertujuan menciptakan ekosistem pembangunan manusia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Keluarga akan ditempatkan sebagai pusat kebijakan utama.

Roadmap ini dibagi menjadi tiga fase strategis. Fase pertama dimulai pada tahun 2025 dengan fokus pada integrasi mikrodata keluarga. Konsep "Satu Keluarga Satu Data" berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dihubungkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan basis data lainnya.

Aksi lain dalam roadmap mencakup sinkronisasi kebijakan pembangunan keluarga melalui koordinasi strategis. Peluncuran inovasi sosial dan digital juga menjadi bagian dari program Quick Win pemerintah. Ini menunjukkan komitmen terhadap modernisasi pendekatan.

Kementerian juga aktif memperluas program Kampung KB (Keluarga Berencana). Ini bertujuan memperkuat kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Sinergi ini krusial untuk keberhasilan Pengembangan SDM Berbasis Keluarga di seluruh Indonesia.