Mengapa Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat di Layanan Publik Penting? Wagub Sulsel Ungkap Alasannya

Wakil Gubernur Sulsel mendorong ketersediaan Juru Bahasa Isyarat di layanan publik dan acara resmi. Langkah ini krusial untuk memastikan hak informasi setara bagi disabilitas.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menekankan pentingnya ketersediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) di berbagai sektor publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses informasi yang setara bagi seluruh penyandang disabilitas. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperluas inklusi bagi masyarakat.

Saran tersebut disampaikan Fatmawati saat kunjungannya ke Donat Tuli Café Mella dan Rumah Qur’an Tuli Nur Afiah di Makassar. Kedua tempat ini menjadi simbol kemandirian dan inklusi bagi komunitas tuli di wilayah tersebut. Kunjungan ini juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap inisiatif masyarakat.

Menurut Fatmawati, penyediaan JBI harus mencakup layanan publik hingga acara resmi pemerintah. Bahkan, ia menyarankan JBI hadir di rumah ibadah dan ceramah Jumat. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan hak informasi yang adil bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

Fatmawati Rusdi menyatakan kebanggaannya dapat berinteraksi langsung dengan komunitas tuli di Makassar. Kehadirannya menunjukkan komitmen pemerintah provinsi terhadap isu disabilitas. Ini adalah wujud kepedulian nyata dalam mendukung kelompok rentan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati menerima Juz Amma metode kitabah. Metode ini merupakan pembelajaran Al-Quran melalui penulisan visual. Pendekatan ini sangat membantu penyandang tuli dalam memahami ajaran agama secara mandiri dan efektif.

Rumah Qur’an Tuli Nur Afiah menjadi contoh bagaimana inovasi dapat mendukung pendidikan agama bagi penyandang disabilitas. Pembelajaran visual ini membuka akses baru bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Ini adalah langkah maju dalam inklusi pendidikan agama yang patut dicontoh.

Ketua DPD Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulsel, Andi Arfan, menyoroti realitas yang ada. Ia mengungkapkan masih minimnya akses Juru Bahasa Isyarat di banyak ruang publik. Kondisi ini menjadi hambatan besar bagi komunitas tuli untuk mendapatkan informasi secara utuh.

Arfan secara spesifik menyebutkan kurangnya JBI dalam acara-acara resmi. Contohnya adalah upacara kemerdekaan yang seringkali tidak menyediakan fasilitas ini. Akibatnya, penyandang tuli tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut secara utuh dan merasa terpinggirkan.

Kebutuhan akan Juru Bahasa Isyarat sangat mendesak agar komunitas tuli dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai kegiatan. Mereka ingin dapat memahami setiap informasi dan arahan yang disampaikan oleh pihak berwenang. Ketersediaan JBI adalah kunci menuju partisipasi yang bermakna dan setara.

Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi disabilitas sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi kesenjangan akses JBI. Hal ini demi terwujudnya masyarakat yang benar-benar inklusif bagi semua lapisan, termasuk penyandang disabilitas.