Mengapa Koperasi Desa Merah Putih Perlu Bisnis Baru? Ekonom: Hindari Bisnis Eksisting Demi Dampak Optimal

Ekonom sarankan Koperasi Desa Merah Putih fokus pada bisnis baru, bukan mengambil alih yang sudah ada, demi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengemukakan pandangannya mengenai program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menekankan pentingnya koperasi ini untuk menciptakan lini bisnis baru. Hal ini bertujuan demi mencapai dampak yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan Wijayanto ini disampaikan di Jakarta pada Senin (21/7), menyusul peluncuran kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Menurutnya, inovasi bisnis akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Fokus pada bisnis baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja secara signifikan.

Wijayanto juga mengingatkan agar rencana bisnis Koperasi Desa Merah Putih harus jelas dan terukur. Selain itu, unsur politis perlu dihindari dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Pemberian kredit dari bank Himbara juga harus mempertimbangkan kelayakan bisnis secara cermat, bukan sekadar memutar uang tanpa pengembangan.

Wijayanto Samirin menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih didorong untuk menciptakan bisnis baru. Langkah ini krusial untuk menghasilkan lapangan kerja dan memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Model bisnis yang inovatif akan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Apabila Koperasi Desa Merah Putih justru mengambil alih bisnis yang sudah ada, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan minimal. Bahkan, hal ini berpotensi menimbulkan inefisiensi yang merugikan. Perputaran uang memang akan terjadi, namun tanpa pengembangan bisnis, perputaran tersebut bisa berakhir dengan kredit macet.

Oleh karena itu, selain memastikan Koperasi Desa Merah Putih mengisi lini bisnis baru, rencana bisnisnya juga harus dijaga agar tetap jelas dan terukur. Bank Himbara yang akan memberikan kredit juga perlu memperhatikan kelayakan bisnis tersebut dengan saksama. Hal ini untuk menghindari risiko finansial di kemudian hari.

Wijayanto juga sangat menekankan pentingnya menghindari unsur politis dalam rencana bisnis Koperasi Desa Merah Putih. Keputusan bisnis harus murni berdasarkan pertimbangan ekonomi dan potensi pasar. Intervensi politik dapat mengganggu objektivitas dan keberlanjutan program jangka panjang ini.

Dalam pandangannya, Wijayanto Samirin berpendapat bahwa pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih perlu dilakukan secara bertahap melalui piloting. Misalnya, dengan memfokuskan pada 100 hingga 1.000 koperasi desa sebagai percontohan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dari program tersebut.

Dengan demikian, model Koperasi Desa Merah Putih yang tepat dapat diperoleh sebelum dilipatgandakan secara masif. Wijayanto menyebut bahwa Koperasi Desa Merah Putih adalah program besar yang mahal dan berisiko. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan 'test the water' melalui piloting untuk meminimalkan risiko dan memastikan efektivitasnya.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang berlaku sejak 27 Maret 2025. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan. Koperasi percontohan ini diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dari bank Himbara, memberikan dukungan finansial yang krusial bagi pengembangan mereka.