Mengapa SMKN Jateng Jadi Acuan Pengelolaan Sekolah Rakyat? Ini Penjelasan Legislator!

Legislator DPR RI menyoroti keberhasilan SMKN Jateng sebagai model ideal untuk pengelolaan Sekolah Rakyat. Bagaimana sistem pendidikan gratis dan berasrama ini bisa menjadi solusi?

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, baru-baru ini menyoroti praktik terbaik pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, model pendidikan di SMKN Jateng dapat menjadi masukan dan sandingan berharga dalam pengelolaan Sekolah Rakyat. Keberhasilan SMKN Jateng dalam menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis menarik perhatian banyak pihak.

Fikri Faqih menyatakan bahwa Jawa Tengah telah lama memiliki apa yang bisa disebut sebagai 'sekolah rakyat' dalam bentuk SMKN Jateng. Ia menekankan bahwa pengalaman provinsi ini dalam mengelola sekolah kejuruan yang inovatif ini sangat relevan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan berkualitas dan terjangkau dapat diwujudkan.

Pernyataan ini disampaikan Fikri di Semarang, menggarisbawahi potensi SMKN Jateng sebagai studi kasus. Model ini diharapkan dapat memberikan panduan konkret bagi pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Dengan demikian, akses pendidikan yang lebih luas dan merata dapat tercapai, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Saat ini, terdapat tiga SMKN Jateng yang tersebar di beberapa wilayah di provinsi tersebut. Keunikan utama dari SMKN Jateng adalah sistem pendidikannya yang sepenuhnya gratis bagi para siswa. Seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

Selain bebas biaya pendidikan, para siswa di SMKN Jateng juga mendapatkan fasilitas asrama. Mereka tinggal di asrama selama menempuh pendidikan, yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terfokus. Model ini memastikan bahwa siswa dapat belajar tanpa terbebani biaya hidup atau transportasi.

Fasilitas ini tidak hanya meringankan beban ekonomi siswa dan keluarga, tetapi juga memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dengan demikian, SMKN Jateng menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat berinvestasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang inklusif.

Abdul Fikri Faqih berpendapat bahwa Jawa Tengah dapat berbagi pengalaman 'best practice' pengelolaan SMKN Jateng ini sebagai sandingan dalam pengelolaan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat sendiri berfokus pada kurikulum nasional, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan nilai-nilai agama. Tiga pilar ini menjadi landasan utama dalam membentuk karakter dan kompetensi siswa.

Saat ini, para pengelola Sekolah Rakyat masih dalam tahap mencari bentuk yang ideal, sambil menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi penyesuaian kurikulum, ketersediaan sumber daya, hingga keberlanjutan operasional. Oleh karena itu, pengalaman SMKN Jateng yang sudah berjalan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan.

Melalui studi banding dan adaptasi model SMKN Jateng, Sekolah Rakyat dapat menemukan solusi inovatif untuk tantangan yang ada. Ini termasuk bagaimana mengelola pembiayaan, menyediakan fasilitas yang memadai, dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan nilai-nilai lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan Sekolah Rakyat.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyoroti salah satu tantangan besar dalam sektor pendidikan di provinsi ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 500 ribu anak di Jawa Tengah yang belum sekolah. Angka ini menunjukkan urgensi yang tinggi untuk perluasan akses pendidikan di seluruh wilayah.

Menurut Taj Yasin, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perluasan akses pendidikan harus menjadi prioritas utama agar lebih banyak anak dapat mengenyam bangku sekolah. Kedua, peningkatan kualifikasi guru juga sangat krusial untuk menjamin kualitas pengajaran yang tinggi.

Terakhir, Taj Yasin menekankan pentingnya kebijakan afirmatif yang lebih tajam. Kebijakan ini harus mampu menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan dan memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan. Model seperti SMKN Jateng bisa menjadi bagian dari solusi komprehensif untuk menjawab tantangan ini.