Menguak Alasan di Balik Pemberian Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto: Kepentingan Bangsa dan Kondusivitas Jadi Prioritas

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan di balik pemberian Abolisi Amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Apa pertimbangan utamanya?

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas telah memberikan penjelasan resmi mengenai keputusan penting pemerintah. Keputusan ini terkait pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Selain itu, ia juga menjelaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Konferensi pers ini berlangsung pada Kamis malam, 31 Juli. Supratman menegaskan bahwa semua usulan kepada Presiden Prabowo Subianto berasal dari dirinya.

Langkah ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan mendalam. Pertimbangan utama berpusat pada kepentingan bangsa dan negara. Ini juga demi menciptakan situasi yang kondusif serta merajut persaudaraan di antara seluruh elemen bangsa.

Supratman Andi Agtas menekankan bahwa pertimbangan utama dalam pemberian abolisi maupun amnesti adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Ia secara khusus menyinggung urgensi untuk selalu berpikir dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap stabilitas dan persatuan nasional.

Pertimbangan lainnya adalah menciptakan situasi yang kondusif di tengah dinamika politik dan sosial. Pemerintah berupaya merajut persaudaraan di antara semua anak bangsa. Tujuannya adalah membangun bangsa Indonesia secara kolektif dengan melibatkan seluruh elemen politik dan kekuatan yang ada.

“Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik, yang ada di Indonesia,” ujar Supratman. Pernyataan ini menegaskan visi pemerintah untuk rekonsiliasi dan pembangunan bersama.

Pemberian Abolisi Amnesti juga tidak terlepas dari pertimbangan subjektif terhadap individu yang bersangkutan. Dalam konteks Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Menkum menyebutkan bahwa keduanya memiliki kontribusi signifikan kepada negara. Pengakuan terhadap jasa dan peran mereka menjadi salah satu faktor penentu.

“Yang bersangkutan juga punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik,” kata Supratman. Ia memastikan bahwa keputusan ini murni berdasarkan kajian hukum yang komprehensif. Proses ini menjamin bahwa setiap pemberian abolisi dan amnesti telah melalui verifikasi ketat.

Supratman menjelaskan perbedaan implementasi bagi kedua tokoh. Dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, seluruh proses hukum yang sedang berjalan akan dihentikan secara permanen. Sementara itu, amnesti untuk Hasto Kristiyanto diberikan bersamaan dengan amnesti terhadap 1.116 narapidana lain yang memenuhi syarat dan telah diverifikasi oleh pemerintah.

Keputusan pemerintah ini mendapatkan dukungan dari lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco secara terbuka menyatakan persetujuan DPR terhadap permohonan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Persetujuan ini mencakup abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti bagi 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto.

Tom Lembong sebelumnya divonis empat tahun enam bulan penjara. Vonis ini terkait kasus korupsi importasi gula yang menjeratnya. Pemberian abolisi kini mengakhiri proses hukum tersebut, memberikan kepastian hukum bagi Tom Lembong.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun enam bulan penjara. Ia terbukti terlibat dalam kasus suap terkait penggantian antar-waktu Harun Masiku. Dengan amnesti, Hasto Kristiyanto mendapatkan pengampunan, sejalan dengan narapidana lain yang memenuhi kriteria.