Menteri LH Pastikan Penanganan Karhutla Riau Cepat dan Menyeluruh, Kenapa Rokan Hilir Jadi Titik Terbanyak?
Menteri Lingkungan Hidup memastikan penanganan Karhutla Riau, khususnya di Rokan Hilir, dilakukan cepat dan menyeluruh. Apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah?
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurrofiq memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan setelah meninjau langsung lokasi dan memantau dari udara pada Rabu, 23 Juli.
Hanif mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan jajarannya, namun menekankan perlunya peningkatan intensitas pemadaman. Hal ini penting untuk segera mengatasi lonjakan titik panas yang menjadikan Rokan Hilir sebagai daerah dengan kejadian karhutla tertinggi di Provinsi Riau.
Situasi darurat ini menuntut respons cepat mengingat bahaya asap yang ditimbulkan. Koordinasi intensif dengan berbagai pihak terus diperkuat demi efektivitas penanganan karhutla.
Tantangan di Lapangan dan Kondisi Lahan Gambut
Saat melakukan pemantauan udara, Menteri Hanif menemukan bahwa kebakaran melanda lahan gambut yang sangat kering. Kondisi ini menjadi tantangan besar karena akses terhadap sumber air sangat minim. Pemantauan meliputi kawasan rawan seperti Kecamatan Bangko Pusako, Kubu, Kubu Babussalam, Simpang Kanan, dan Pasir Limau Kapas.
Titik api juga terdeteksi pada area hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Wilayah-wilayah ini sangat rentan terhadap penyebaran api secara masif. Lonjakan titik panas di Rokan Hilir mencapai 354 titik, dengan sembilan titik api aktif per 20 Juli 2025.
Angka ini menjadikan Rokan Hilir sebagai episentrum karhutla di Riau. Situasi ini membutuhkan strategi pemadaman yang adaptif dan terkoordinasi agar penanganan karhutla dapat berjalan efektif.
Respons Darurat dan Kolaborasi Lintas Sektor
Menanggapi situasi kritis ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) terus memperkuat koordinasi. Berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemerintah daerah dilibatkan. Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons penanganan karhutla.
Sebagai bagian dari aksi darurat, BNPB telah mengerahkan lima helikopter water bombing. Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat 594 sortie pengeboman air telah dilakukan, dengan total volume 2,37 juta liter air. Upaya ini menunjukkan komitmen serius dalam memadamkan api dari udara.
Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali dijalankan sejak 21 Juli 2025. Target wilayah OMC adalah Rokan Hilir dan sekitarnya, menggunakan bahan semai 1.000 kilogram NaCl. Harapannya, operasi ini dapat mendorong terjadinya hujan dan membantu proses pemadaman karhutla.
Imbauan dan Prioritas Jangka Panjang
KLH/BPLH juga mengimbau pemerintah daerah untuk mempercepat langkah pemadaman dengan keterlibatan aktif dari tingkat tapak. Pemantauan situasi secara ketat dan sinergi lintas sektor yang konsisten serta berkelanjutan menjadi kunci. Ini memastikan upaya penanganan karhutla berjalan optimal.
Menteri Hanif menekankan bahwa penanganan karhutla bukan hanya bersifat reaktif. Lebih dari itu, isu ini harus menjadi prioritas dalam tata kelola lingkungan hidup. Pendekatan yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap krisis iklim sangat diperlukan.
Komitmen ini mencerminkan visi jangka panjang pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terulangnya bencana karhutla yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat di masa mendatang.