Padang Targetkan Pendapatan Daerah Rp3 Triliun pada 2026, Naik Signifikan!

Pemerintah Kota Padang menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp3 triliun pada 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Apa saja sumbernya dan bagaimana alokasinya?

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, telah menetapkan target ambisius untuk pendapatan daerahnya. Pada tahun 2026, kota ini menargetkan pendapatan sebesar Rp3 triliun. Angka ini mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan rincian target tersebut di Kota Padang pada Sabtu lalu. Target ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk 2025. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

Penetapan target Pendapatan Daerah Padang ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Proses ini menggunakan pendekatan teknokratik. Tujuannya adalah memastikan setiap alokasi anggaran berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Target pendapatan daerah sebesar Rp3 triliun pada 2026 akan bersumber dari dua komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menyumbang Rp1,1 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer direncanakan mencapai Rp1,8 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah Kota Padang pada tahun yang sama diproyeksikan sebesar Rp3,3 triliun. Alokasi ini terbagi menjadi beberapa pos. Belanja operasi akan menyerap Rp2,8 triliun dari total anggaran.

Kemudian, belanja modal dialokasikan sebesar Rp429 miliar. Angka ini menunjukkan komitmen untuk investasi pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Selain itu, belanja tidak terduga juga disiapkan sebesar Rp7,3 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak.

Maigus Nasir menambahkan bahwa target pendapatan daerah ini mengalami peningkatan sekitar Rp177,8 miliar dibandingkan dengan APBD Induk 2025. Peningkatan ini mencerminkan optimisme pemerintah kota dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Hal ini juga didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif.

Penyusunan KUA PPAS APBD Kota Padang tahun anggaran 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik. Metode ini menekankan pada analisis data dan perencanaan yang sistematis. Tujuannya adalah memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Setiap alokasi anggaran dirancang untuk memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan daerah. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang juga menjadi prioritas utama. Semua program dan kebijakan anggaran selaras dengan visi dan misi kota.

Pendekatan ini juga mengacu pada sembilan program unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Hal ini menunjukkan perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil. Komitmen ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Maigus Nasir menegaskan komitmennya bersama Wali Kota Padang. Mereka bertekad mewujudkan pembangunan Kota Padang yang terarah dan berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya peningkatan Pendapatan Daerah Padang dan pengelolaan belanja yang efektif.

Dukungan penuh juga datang dari legislatif setempat. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Padang dan DPRD telah menyepakati rancangan KUA PPAS APBD 2026. Kesepakatan ini merupakan langkah awal penting dalam proses penganggaran.

Muharlion menambahkan bahwa KUA-PPAS adalah pagu anggaran yang akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBD 2026. Ia berharap dokumen ini segera disahkan. Pengesahan cepat akan mendukung kelanjutan pembangunan daerah dan pelayanan publik.