PBB Akui Validitas Data Kelaparan Gaza: Ratusan Jiwa Jadi Korban Malnutrisi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengakui validitas data Kementerian Kesehatan Gaza terkait korban kelaparan. Temukan detail krisis kemanusiaan yang memilukan ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengonfirmasi validitas data Kementerian Kesehatan Gaza mengenai kelaparan yang melanda wilayah tersebut. Jurubicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan kepercayaan terhadap angka-angka tersebut pada Selasa (12/8) di Markas PBB, New York. Konfirmasi ini menyoroti krisis kemanusiaan yang mendalam di wilayah tersebut.

Pengakuan PBB datang setelah Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan peningkatan jumlah korban meninggal akibat malnutrisi. Total 227 jiwa, termasuk 103 anak-anak, dilaporkan meninggal dunia karena krisis pasokan pangan. Situasi ini memicu kekhawatiran global akan dampak konflik berkepanjangan.

Validasi data mengenai kelaparan Gaza ini penting untuk memahami skala penderitaan di Jalur Gaza. Hal ini juga menjadi bantahan terhadap klaim yang sebelumnya meremehkan tingkat kelaparan. PBB menekankan bahwa angka-angka dari Kementerian Kesehatan Gaza selama ini dapat dipercaya.

Stephane Dujarric, juru bicara PBB, secara eksplisit menyatakan bahwa data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza, yang merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan Palestina, secara keseluruhan dapat dipercaya. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers. PBB telah memiliki kehadiran yang panjang di Gaza, termasuk sejak pengambilalihan wilayah oleh Hamas.

Kepercayaan PBB terhadap data ini didasarkan pada pengalaman dan pengamatan mereka selama bertahun-tahun. Konsistensi dan akurasi laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza menjadi dasar validasi ini. Hal ini penting untuk memastikan informasi yang akurat mengenai kondisi kemanusiaan di lapangan.

Pengakuan ini memberikan bobot internasional terhadap laporan-laporan dari Gaza. Ini juga membantu dalam mengarahkan upaya bantuan kemanusiaan agar lebih tepat sasaran. Data yang valid krusial untuk respons efektif terhadap krisis kelaparan di Gaza.

Pengakuan PBB ini berlawanan dengan klaim yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu sebelumnya bersikeras bahwa tidak ada kelaparan di Gaza dan menyebut situasi tersebut dibesar-besarkan. Ia mengakui adanya "deprivasi" namun membantah kebijakan kelaparan.

Namun, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyampaikan pandangan yang berbeda. Turk pada pekan sebelumnya menyatakan bahwa penolakan Israel untuk memberikan akses pangan kepada warga sipil Gaza dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menggambarkan gambar-gambar warga kelaparan sebagai "menyayat hati dan tak dapat diterima".

Pernyataan Turk menggarisbawahi parahnya situasi di lapangan. Perbedaan pandangan antara pejabat Israel dan PBB menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam penilaian kondisi kemanusiaan. Penderitaan akibat kelaparan di Gaza menjadi perhatian serius komunitas internasional.

Menurut Volker Turk, Israel terus membatasi secara ketat bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Jumlah bantuan yang diizinkan masuk jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Pembatasan ini memperburuk krisis kelaparan yang sudah ada.

Data menunjukkan, setelah sebagian melanjutkan pengiriman bantuan dari 27 Juli hingga 10 Agustus, Israel hanya mengizinkan 1.334 truk masuk. Angka ini hanya memenuhi sekitar 14 persen dari kebutuhan bantuan penduduk Gaza. Pemerintah setempat menuduh sebagian besar truk tersebut dijarah dengan sepengetahuan militer Israel.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, bahan bakar, dan obat-obatan, diperkirakan setidaknya 600 truk bantuan harus diizinkan masuk ke Gaza setiap hari. Kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan yang diizinkan sangat besar. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan korban malnutrisi dan kelaparan di Gaza.