Peluang Emas: Mengapa Literasi Keuangan Digital Perempuan Kunci Kesetaraan di Era Modern?

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat soroti pentingnya peningkatan literasi keuangan digital perempuan untuk kesetaraan. Simak data mengejutkan dan tantangan yang harus diatasi!

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan urgensi peningkatan literasi keuangan digital bagi kaum perempuan. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor kehidupan. Pernyataan ini disampaikan Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada hari Senin.

Menurut Rerie, kemampuan dalam literasi keuangan digital merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh perempuan. Ini adalah bagian integral dari strategi pemberdayaan yang lebih luas di tengah masyarakat. Peningkatan akses dan pemahaman terhadap layanan keuangan digital menjadi fokus utama.

Anggota Komisi X DPR RI tersebut menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui literasi keuangan digital sangat penting. Ini demi menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional. Konsistensi dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.

Lestari Moerdijat menyoroti data statistik telekomunikasi Indonesia tahun 2023 yang menunjukkan adanya disparitas signifikan. Pengguna internet laki-laki mencapai 72,07 persen, sementara perempuan hanya 66,35 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa akses digital bagi perempuan masih perlu ditingkatkan secara merata.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat bahwa kondisi ini diperparah oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan akses informasi, minimnya peluang ekonomi, dan stereotip gender yang masih melekat. Stereotip ini seringkali menganggap perempuan kurang mampu dalam mengelola layanan keuangan digital.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan adanya tantangan lain. Meskipun 80,5 persen penduduk Indonesia telah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tingkat pemahaman masyarakat masih relatif rendah. Pemahaman terhadap produk keuangan hanya sekitar 66 persen, mengindikasikan perlunya edukasi lebih lanjut.

Kesenjangan ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan. Upaya sistematis diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, perempuan dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam ekosistem keuangan digital yang terus berkembang.

Mengamati data dan tantangan yang ada, Lestari Moerdijat menekankan pentingnya respons dari para pemangku kepentingan. Peningkatan literasi keuangan digital bagi perempuan harus menjadi prioritas nasional. Hal ini memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan yang mencakup kemudahan akses digital dan literasi keuangan digital harus dilakukan secara konsisten. Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

Rerie juga berharap adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari para pemangku kebijakan. Political will ini sangat esensial dalam mendukung program-program peningkatan literasi keuangan digital. Dukungan kebijakan yang konsisten akan mempercepat tercapainya tujuan pemberdayaan perempuan.

Dengan adanya political will dan konsistensi, kemandirian perempuan serta masyarakat luas dapat terwujud. Hal ini sangat relevan di tengah gejolak ekonomi global dan nasional yang terus berubah. Literasi keuangan digital akan membekali perempuan dengan kemampuan adaptasi dan resiliensi ekonomi.