Pemda Morowali Jembatani Komunikasi Warga dan Perusahaan, 16 Tuntutan Warga Matarape Direspons Positif

Pemerintah Daerah Morowali berhasil memfasilitasi diskusi antara warga Desa Matarape dan PT KPI, menghasilkan solusi atas 16 tuntutan warga terkait kompensasi, perekrutan, dan pemberdayaan masyarakat.

Morowali, Sulawesi Tengah, 26 April 2024 - Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, berhasil menjembatani komunikasi antara masyarakat Desa Matarape dan PT Kacci Purnama Indah (KPI) terkait sejumlah tuntutan warga. Forum diskusi yang difasilitasi Pemda Morowali menghasilkan solusi positif bagi kedua belah pihak, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan hubungan harmonis antara masyarakat dan perusahaan tambang di wilayah tersebut.

Dalam forum diskusi yang diadakan Sabtu lalu, warga Desa Matarape menyampaikan 16 tuntutan kepada PT KPI. Tuntutan tersebut beragam, mulai dari kompensasi finansial hingga perekrutan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan mediasi ini menunjukkan peran penting pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial di tengah aktivitas pertambangan.

Keberadaan perusahaan tambang di Morowali memang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan transparan antara masyarakat dan perusahaan menjadi kunci terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Peran Pemda Morowali sebagai mediator dalam hal ini sangat krusial untuk mencegah potensi konflik yang dapat menghambat kemajuan daerah.

Warga Desa Matarape menyampaikan 16 tuntutan kepada PT KPI, yang meliputi berbagai aspek, diantaranya kompensasi finansial berupa tali asih sebesar Rp20 juta per tongkang, penyelesaian masalah lahan masyarakat yang berada di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KPI, dan lahan yang terkena dampak pembangunan Jalan Hauling.

Tuntutan lain mencakup perekrutan karyawan baik skill maupun non-skill, penyediaan air bersih, beasiswa bulanan bagi mahasiswa, kompensasi dampak debu, penanggulangan bencana alam, dan izin bagi warga untuk melintas di Jalan Hauling. Selain itu, warga juga meminta pembangunan talud pantai, pembenahan jembatan dan jetty, serta komitmen PT KPI untuk tidak memperluas wilayah Jetty.

Terakhir, warga menuntut pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan perusahaan lokal, kesempatan bagi masyarakat lokal sebagai pemasok kebutuhan perusahaan, dan insentif kepada pemerintah desa, BPD, pegawai masjid, tokoh adat, dan pembantu adat. Semua tuntutan ini mencerminkan harapan masyarakat akan kesejahteraan dan keadilan di tengah operasional perusahaan tambang.

Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf menyatakan bahwa alhamdulillah, hasil diskusi menunjukkan titik temu dan respons positif dari kedua pihak. "Kita sudah menemukan solusi-solusi atas tuntutan warga," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan musyawarah.

Bupati Iksan menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang harmonis antara masyarakat dan perusahaan. Ia menilai kemajuan daerah sangat bergantung pada kolaborasi erat antara kedua pihak. Hubungan yang baik antara masyarakat dan dunia usaha akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Morowali.

Keberhasilan mediasi ini menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi yang baik dapat menyelesaikan berbagai persoalan. Pemerintah daerah berperan aktif sebagai jembatan komunikasi, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Model ini diharapkan dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik serupa di daerah lain.

Ke depan, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih intensif dan transparan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalisir dan pembangunan di Morowali dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Model kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki tantangan serupa.

Mediasi yang dilakukan oleh Pemda Morowali antara warga Desa Matarape dan PT KPI menghasilkan kesepakatan atas 16 tuntutan warga. Keberhasilan ini menekankan pentingnya komunikasi yang harmonis antara masyarakat dan perusahaan untuk kemajuan daerah. Pemerintah daerah berperan penting sebagai fasilitator dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan.