Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimistis produksi batu bara akan mencapai 146,7 juta ton pada tahun 2025, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Partai Golkar dan beberapa pimpinan pesantren memberikan respons positif terhadap wacana pemerintah yang memperbolehkan pesantren mengelola tambang, menganggapnya sebagai bentuk keadilan ekonomi dan pengakuan atas kontribusi pesantren bagi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan smelter logam mulia Freeport di Gresik, Jawa Timur, yang disebut sebagai impian Indonesia selama puluhan tahun untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Pemerintah Indonesia siapkan 21 proyek hilirisasi tahap pertama senilai US$40 miliar, fokus pada energi, tambang, dan pertanian, untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan energi nasional hingga 2025.

Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah menyatakan pengelolaan limbah B3 PT Citra Palu Minerals (CPM) di Palu masuk kategori baik berdasarkan hasil pantauan dan uji laboratorium.

Polda Maluku Utara menyelidiki PT WKM terkait dugaan penjualan 90.000 ton ore nikel milik negara dan tunggakan dana jaminan reklamasi senilai miliaran rupiah.

Kepulauan Riau (Kepri) berpotensi menjadi pusat hilirisasi pertambangan di Indonesia, memanfaatkan sumber daya bauksit dan timah, meskipun Batam fokus pada pengerukan pasir laut; alih fungsi lahan hutan untuk pertambangan diatur ketat oleh pemerintah.

Koalisi dosen Universitas Mulawarman (Unmul) menolak rencana pemberian izin konsesi tambang di lingkungan kampus, menganggapnya sebagai penghinaan terhadap martabat perguruan tinggi.

Anggota DPR RI Muh Haris berharap pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan kemajuan lembaga tersebut, dengan pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengusulkan pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi untuk menambah pemasukan, namun mekanisme dan dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut dalam revisi UU Minerba.