DPR Harap Izin Tambang untuk Ormas dan Kampus Berdampak Positif
Anggota DPR RI Muh Haris berharap pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan kemajuan lembaga tersebut, dengan pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan.
Anggota DPR RI, Muh Haris, menyampaikan harapannya agar rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan perguruan tinggi memberikan dampak positif yang signifikan. Harapan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, 24 Januari.
Haris menekankan pentingnya dampak nyata dari pengelolaan tambang ini. Baik ormas maupun perguruan tinggi harus memastikan adanya kontribusi positif yang jelas, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam hal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Bagi ormas keagamaan, pengelolaan tambang diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan layanan sosial dan keagamaan. Haris berharap keuntungan yang didapat tidak hanya digunakan untuk operasional, tetapi juga untuk program pemberdayaan yang lebih luas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif.
Sementara itu, perguruan tinggi diharapkan dapat menggunakan keuntungan dari pengelolaan tambang untuk mendukung misi pendidikannya. Salah satu contohnya adalah dengan meringankan beban mahasiswa melalui penurunan biaya kuliah atau biaya pendidikan lainnya. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari tambang dapat dirasakan langsung oleh generasi muda.
Pentingnya aksesibilitas pendidikan juga menjadi sorotan Haris. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa keuntungan dari tambang dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat luas, mengurangi kesenjangan pendidikan dan mendorong pemerataan kesempatan belajar.
Muh Haris juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan tambang ini. Perguruan tinggi harus memastikan pengelolaan tambang tetap selaras dengan misi utamanya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Inovasi dan pembelajaran juga harus tetap menjadi bagian integral dari proses ini.
Terkait aspek lingkungan, Haris meminta pemerintah untuk memastikan bahwa perubahan Undang-Undang Minerba tetap berpedoman pada prinsip keberlanjutan. Aspek lingkungan hidup harus diprioritaskan dan dikelola dengan baik untuk mencegah dampak negatif terhadap ekosistem.
Kesimpulannya, DPR berharap kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan lembaga yang terlibat. Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang bertanggung jawab menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
