Pengelolaan Pertambangan di Sulut Wajib Miliki Koperasi, Aturan Baru untuk Penambang Rakyat
Pengelolaan Pertambangan di Sulut Wajib Miliki Koperasi, Aturan Baru untuk Penambang Rakyat

Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) mewajibkan pengelolaan pertambangan rakyat memiliki koperasi berbadan hukum untuk melindungi penambang dan memastikan pengelolaan yang legal dan berkelanjutan.

Kaltim Fasilitasi Tambang Rakyat untuk Atasi Tambang Ilegal
Kaltim Fasilitasi Tambang Rakyat untuk Atasi Tambang Ilegal

Dinas ESDM Kaltim menginisiasi program pertambangan rakyat untuk mengatasi maraknya tambang ilegal galian C dan memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat.

SKK Migas Siap Tertibkan Sumur Minyak Ilegal di Aceh hingga Sumsel
SKK Migas Siap Tertibkan Sumur Minyak Ilegal di Aceh hingga Sumsel

SKK Migas bersama Kementerian ESDM akan menertibkan ribuan sumur minyak ilegal di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan dan Aceh, demi meningkatkan produksi minyak nasional dan keselamatan.

ESDM Siapkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Masyarakat: Dorong Produksi Migas Nasional
ESDM Siapkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Masyarakat: Dorong Produksi Migas Nasional

Kementerian ESDM menyiapkan regulasi untuk legalisasi sumur minyak masyarakat agar meningkatkan produksi migas nasional dan mencegah dampak negatif lingkungan.

Kapolres Bangka Barat Imbau Penambang Bijih Timah Patuhi Aturan
Kapolres Bangka Barat Imbau Penambang Bijih Timah Patuhi Aturan

Kapolres Bangka Barat mengimbau penambang bijih timah di Perairan Selindung untuk patuhi aturan dan hentikan aktivitas tambang ilegal demi kelancaran operasional PT Timah Tbk.

PT Timah Tbk Gandeng BUMDes Tekan Tambang Ilegal di Bangka Belitung
PT Timah Tbk Gandeng BUMDes Tekan Tambang Ilegal di Bangka Belitung

PT Timah Tbk berkolaborasi dengan BUMDes dan koperasi di Bangka Belitung untuk memberantas tambang ilegal dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

PP Pengelolaan Tambang UKM Masih Digodok, UMKM Tunggu Kejelasan Regulasi
PP Pengelolaan Tambang UKM Masih Digodok, UMKM Tunggu Kejelasan Regulasi

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa regulasi terkait pengelolaan tambang oleh UKM masih dalam proses penyelesaian dan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Pemprov Maluku Konsultasi ke ESDM Atasi Tambang Emas Ilegal Gunung Botak
Pemprov Maluku Konsultasi ke ESDM Atasi Tambang Emas Ilegal Gunung Botak

Pemerintah Provinsi Maluku berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menertibkan tambang emas ilegal di Gunung Botak, Buru, yang telah memakan korban jiwa dan merusak lingkungan.

Budi Arie: Koperasi Desa Merah Putih Boleh Kelola Tambang, Dorong Ekonomi Desa
Budi Arie: Koperasi Desa Merah Putih Boleh Kelola Tambang, Dorong Ekonomi Desa

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membuka peluang bagi Koperasi Desa Merah Putih untuk mengelola tambang, didorong revisi UU Minerba dan upaya peningkatan ekonomi desa.

Dorongan untuk WPR di Kalbar: Solusi Atasi PETI dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat?
Dorongan untuk WPR di Kalbar: Solusi Atasi PETI dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat?

Praktisi hukum desak Pemda Kalbar perjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk atasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

UU Minerba: Dorongan untuk UKM Kuasai Sektor Pertambangan
UU Minerba: Dorongan untuk UKM Kuasai Sektor Pertambangan

Menteri UMKM dan ESDM jelaskan UU Minerba membuka peluang bagi UKM untuk mengelola tambang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, dengan syarat dan fokus pada UKM daerah.

BPN Papua Barat Identifikasi 11 Bidang Tanah untuk Sertifikat Hak Pengelolaan Adat
BPN Papua Barat Identifikasi 11 Bidang Tanah untuk Sertifikat Hak Pengelolaan Adat

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat telah mengidentifikasi 11 bidang tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan komunal bagi masyarakat adat, guna memberikan perlindungan hukum atas tanah ulayat mereka.