Refleksi Kemerdekaan ke-80: Gubernur dan Wagub Banten Soroti Pembangunan dan Pelayanan Publik

Gubernur dan Wagub Banten refleksikan HUT ke-80 RI, menyoroti tantangan Pembangunan Banten dan pentingnya integritas birokrasi demi pelayanan publik yang prima.

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Provinsi Banten menjadi momen penting bagi para pemimpin daerah. Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah memanfaatkan kesempatan ini untuk merefleksikan makna kemerdekaan. Mereka menekankan pentingnya pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Gubernur Andra Soni menyatakan bahwa momentum ini harus diisi dengan semangat baru dalam kepemimpinan nasional dan daerah. Ia mengajak seluruh elemen untuk mengisi kemerdekaan melalui pelaksanaan tugas yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan setelah rangkaian kegiatan detik-detik proklamasi di Pendopo Gubernur Banten.

Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah menambahkan bahwa tantangan mengisi kemerdekaan saat ini jauh lebih berat dibandingkan perjuangan fisik para pahlawan. Ia menyoroti beberapa persoalan krusial yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Isu-isu tersebut meliputi pemerataan pembangunan, praktik korupsi, dan rendahnya integritas birokrasi di daerah.

Gubernur Andra Soni menggarisbawahi bahwa perayaan HUT ke-80 RI, di bawah kepemimpinan presiden dan kepala daerah yang baru, membawa semangat segar. Semangat ini diharapkan dapat mendorong akselerasi pembangunan di Banten. Ia menekankan bahwa tugas-tugas yang diemban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk kemajuan wilayah.

Pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program. Fokus utama adalah memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar berdampak positif. Inisiatif ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi warga Banten secara menyeluruh.

Refleksi ini menjadi landasan bagi pemerintah provinsi untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Hal ini demi tercapainya cita-cita bangsa yang adil dan makmur.

Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah secara terang-terangan mengungkapkan bahwa kondisi saat ini belum sepenuhnya sesuai harapan para pendahulu bangsa. Ia menyoroti bahwa pemerataan pembangunan masih belum tercapai secara optimal di seluruh wilayah Banten. Infrastruktur juga dinilai masih belum memadai di beberapa daerah.

Lebih lanjut, Dimyati tidak menampik adanya masalah Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang masih terjadi. Praktik korupsi dan kurangnya integritas di kalangan birokrasi menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa hal ini menghambat upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kondisi ini menuntut komitmen kuat dari seluruh pihak, terutama aparatur sipil negara (ASN). Diperlukan perubahan paradigma dalam menjalankan tugas. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya.

A Dimyati Natakusumah secara tegas mengingatkan para ASN untuk mengubah cara pandang mereka terhadap jabatan. Ia menekankan bahwa ASN harus bekerja dengan semangat, keras, ikhlas, dan tuntas. Orientasi kerja tidak boleh hanya terfokus pada gaji atau tunjangan semata, melainkan pada dampak positif bagi rakyat.

Menurutnya, pejabat bukanlah penguasa, melainkan pelayan masyarakat yang dibayar oleh rakyat. Ia menegaskan bahwa istilah "pejabat" harus diminimalisir dan diganti dengan "pelayan". Hal ini untuk menanamkan pemahaman bahwa tugas utama mereka adalah melayani, bukan untuk dilayani.

Semangat berbagi juga menjadi bagian penting dalam menjaga makna kemerdekaan. Dimyati menyebut bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah daerah merupakan wujud rasa syukur dan penghormatan kepada para pejuang. Hal ini menunjukkan empati pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Wagub Dimyati juga menyinggung dinamika aspirasi publik, termasuk unjuk rasa. Ia menilai demonstrasi adalah ekspresi wajar masyarakat, asalkan dilakukan secara damai dan sesuai koridor hukum. Namun, ia menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh melakukan demo, melainkan menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan.

Terkait peringatan kemerdekaan, Dimyati mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesakralan momentum tersebut. Ia menegaskan bahwa atribut yang digunakan haruslah bendera Merah Putih, sebagai simbol jiwa raga bangsa. Tidak boleh ada warna lain yang mengganggu fokus pada makna kemerdekaan itu sendiri.

Pemerintah daerah terus melakukan pemetaan sosial untuk menjaga stabilitas di Banten. Sistem peringatan dini (early warning system) diterapkan untuk mengidentifikasi potensi masalah. Ini dilakukan dengan memetakan kondisi sosial, baik yang stabil, berpotensi masalah, maupun yang bermasalah. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik dan menjaga kondusivitas wilayah.