RUU Polri dan Kejaksaan Siap Digulirkan, Mensesneg Pastikan Substansi Masih Diperdebatkan

Menteri Sekretaris Negara memastikan RUU Polri dan Kejaksaan akan digulirkan tahun ini, namun substansi kedua RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan mendalam untuk menghindari potensi kepolisian yang terlalu kuat.

Pemerintah berencana menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan RUU Kejaksaan Agung tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4). Meskipun demikian, Mensesneg menekankan bahwa substansi dari kedua RUU tersebut masih akan dibahas secara intensif.

Saat ditanya mengenai jadwal pengguliran kedua RUU tersebut, Prasetyo Hadi menjawab singkat, "Sesuai dengan agenda seperti itu." Pernyataan ini mengonfirmasi rencana pemerintah untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU Polri dan RUU Kejaksaan dalam tahun berjalan. Namun, belum ada detail lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal spesifik pembahasan tersebut.

Pernyataan Mensesneg ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi RUU Polri untuk menciptakan institusi kepolisian yang terlalu berkuasa. Menanggapi hal tersebut, Prasetyo Hadi membantah anggapan tersebut dengan tegas. "Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," ujarnya, menekankan bahwa substansi RUU masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan.

Prasetyo Hadi menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membahas isi dan dampak dari kedua RUU tersebut secara menyeluruh. Proses pembahasan yang mendalam ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai masukan dan pertimbangan, sehingga menghasilkan RUU yang tepat dan tidak menimbulkan masalah baru. Pemerintah tampaknya menyadari pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi ini.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, sebelumnya telah mendorong percepatan pembahasan RUU Polri dan RUU Kejaksaan. Menurutnya, pembahasan kedua RUU ini perlu disesuaikan dengan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru saja disahkan. Soedeson berharap kedua RUU tersebut dapat diselesaikan tahun ini karena masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Meskipun sempat didorong pada tahun 2024, pembahasan lanjutan kedua RUU ini belum dilakukan hingga saat ini. Komisi III DPR saat ini masih fokus pada RUU KUHAP yang baru disahkan pada Februari 2025 sebagai inisiatif DPR dan belum masuk tahap pembahasan resmi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat prioritas legislasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembahasan RUU Polri dan Kejaksaan dapat dilakukan secara intensif.

RUU Polri dan RUU Kejaksaan merupakan dua rancangan undang-undang yang penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Kedua RUU ini bertujuan untuk mengatur dan memperkuat peran serta fungsi masing-masing lembaga penegak hukum tersebut. Namun, proses penyusunan dan pengesahannya membutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan kontroversi dan permasalahan hukum di kemudian hari.

Pembahasan substansi RUU Polri dan RUU Kejaksaan yang mendalam menjadi kunci keberhasilan penyusunan kedua RUU tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa kedua RUU tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Dengan demikian, diharapkan kedua RUU ini dapat berkontribusi positif dalam penegakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia.

Proses legislasi yang transparan dan partisipatif juga sangat penting dalam penyusunan kedua RUU ini. Pemerintah dan DPR perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, dalam proses pembahasan agar tercipta RUU yang komprehensif dan diterima oleh semua pihak.

Dengan adanya komitmen dari pemerintah untuk membahas substansi RUU Polri dan RUU Kejaksaan secara mendalam, diharapkan kedua RUU ini dapat disahkan dan diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan pembangunan hukum di Indonesia.