Saksi Riezky Aprilia Bongkar Perdebatan Sengit dengan Hasto soal Harun Masiku

Sidang kasus Harun Masiku menghadirkan kesaksian Riezky Aprilia yang mengaku berdebat dengan Hasto Kristiyanto terkait permintaan mundur dari DPR demi Harun Masiku.

Sidang kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku kembali menghadirkan fakta mengejutkan. Riezky Aprilia, anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Fraksi PDI Perjuangan, mengungkapkan perdebatan sengit dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Perdebatan tersebut terjadi pada 27 September 2019, ketika Riezky diminta mundur dari kursi DPR untuk memberi jalan bagi Harun Masiku.

Peristiwa ini terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5). Riezky, yang kala itu tengah tersulut emosi, mempertanyakan alasan di balik permintaan tersebut. "Saya mempertanyakan alasannya apa, apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu karena saya juga kader partai, saya bekerja buat PDI Perjuangan juga," ungkap Riezky sambil menangis. Ia merasa keputusan tersebut tidak adil karena ia juga berjuang untuk partai.

Hasto, menurut kesaksian Riezky, hanya menjawab bahwa keputusan tersebut merupakan perintah partai. Namun, Riezky bersikeras menolak dan menyatakan hanya akan mundur jika menerima perintah langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Perdebatan semakin memanas ketika Hasto menegaskan posisinya sebagai Sekjen partai sambil menggebrak meja. Riezky pun membalas dengan tegas, "Di situ reaksi saya emosi. Saya berdiri dan menyampaikan kepada Pak Hasto, 'Saya tahu Anda Sekjen Partai, tetapi Anda bukan Tuhan'. Itu yang saya sampaikan," jelasnya.

Hasto kemudian menanyakan apakah Riezky melawan Sekjen PDI Perjuangan. Riezky menjawab tegas bahwa ia melawan Hasto, tetapi bukan melawan partai. Ketegangan berhasil diredam oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, yang langsung melerai keduanya. Setelah itu, Riezky meninggalkan ruangan dan pulang.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena Hasto sendiri didakwa dalam kasus yang sama. Ia dituduh menghalangi penyidikan perkara korupsi Harun Masiku. Dakwaan tersebut mencakup perintah kepada Harun Masiku melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk menenggelamkan telepon genggamnya ke dalam air setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan.

Tidak hanya itu, Hasto juga diduga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk melakukan hal serupa. Tujuannya diduga untuk menghambat proses penyidikan oleh KPK. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Dapil Sumsel I, yang kemudian digantikan oleh Harun Masiku.

Kasus ini semakin kompleks dengan keterlibatan beberapa pihak, termasuk Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku sendiri. Mereka diduga terlibat dalam memberikan uang kepada Wahyu Setiawan. Hasto terancam hukuman berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Permintaan mundur yang diajukan kepada Riezky Aprilia oleh Hasto Kristiyanto menjadi titik krusial dalam kasus ini. Permintaan tersebut, yang disampaikan tanpa penjelasan yang memadai, menimbulkan reaksi keras dari Riezky. Sikap tegas Riezky yang menolak mundur tanpa perintah langsung dari Megawati Soekarnoputri menunjukkan keberaniannya dan mengungkapkan dinamika internal partai yang terkait dengan kasus Harun Masiku.

Perdebatan yang terjadi antara Riezky dan Hasto juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam partai. Peristiwa ini menjadi bukti penting dalam persidangan dan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai peran Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan ini. Kesaksian Riezky Aprilia memberikan kontribusi signifikan terhadap pengungkapan fakta-fakta yang terjadi di balik layar.

Sidang ini diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik.