Mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, membenarkan dalam persidangan bahwa permohonan PAW Harun Masiku digaransi oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang akuntan terkait kasus suap Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR yang hingga kini masih menjadi buronan.

Sidang kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku kembali bergulir dengan kesaksian mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio, yang diyakini akan memperkuat dugaan kriminalisasi politik terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah, diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, bersamaan dengan penetapan tersangka baru Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dana suap Harun Masiku berasal dari Djoko Tjandra, mantan terpidana kasus Bank Bali, terkait kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI 2019-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Harun Masiku, tersangka kasus suap, tak memiliki kemampuan finansial untuk menyuap, sehingga sumber dana Rp1 miliar yang digunakannya diselidiki.

Majelis Hakim Tipikor mengizinkan Uskup Agung Jakarta mengunjungi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yang tengah menjadi terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menghormati putusan hakim yang menolak eksepsinya dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku dan siap menghadapi pemeriksaan pokok perkara.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjalani puasa khusus selama 36 jam di Rutan KPK sebagai bentuk penggemblengan jiwa dan raga, di tengah kasus dugaan perintangan penyidikan.

Majelis Hakim Tipikor Jakarta menolak eksepsi Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku dan pemberian suap, sidang akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajukan pemindahan penahanan dari Rutan KPK ke Rutan Salemba karena terbatasnya akses kunjungan kolega.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menduga adanya konflik kepentingan dalam proses penyidikan kasusnya, yang melibatkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti sebagai saksi yang memberatkan.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merasa haknya terabaikan karena KPK mengabaikan saksi meringankan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku, sehingga dianggap melanggar asas proporsionalitas.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya sebagai daur ulang perkara inkrah dan melanggar asas kepastian hukum.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajukan eksepsi dan meminta dibebaskan dari dakwaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, dengan alasan keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku diancam akan ditersangkakan jika memecat Jokowi dan kini didakwa terlibat kasus perintangan penyidikan Harun Masiku.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kasus Harun Masiku digunakan sebagai instrumen untuk menekan dirinya, terutama setelah pernyataan kritis partai.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, siap sampaikan nota keberatan atas dakwaan kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi Harun Masiku dan pemberian suap di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto siap mengawal persidangan kasus dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat setelah praperadilannya gugur.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gugurkan praperadilan Hasto Kristiyanto terkait kasus perintangan penyidikan Harun Masiku; permohonan dinyatakan gugur karena perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.