Jaksa KPK menegaskan kasus Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, murni penegakan hukum dan bukan terkait motif politik, membantah klaim eksepsi Hasto.

Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah, memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah, setelah menghadiri sidang Hasto Kristiyanto.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, siap menghadapi sidang tanggapan JPU KPK atas nota keberatannya terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Mantan Wantimpres Djan Faridz diperiksa KPK terkait dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019-2024 di KPU, namun enggan berkomentar dan meminta keterangan langsung kepada penyidik.

Mantan anggota Wantimpres, Djan Faridz, diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019-2024 di KPU, berkaitan dengan buron Harun Masiku.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajukan pemindahan penahanan dari Rutan KPK ke Rutan Salemba karena terbatasnya akses kunjungan kolega.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menduga adanya konflik kepentingan dalam proses penyidikan kasusnya, yang melibatkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti sebagai saksi yang memberatkan.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merasa haknya terabaikan karena KPK mengabaikan saksi meringankan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku, sehingga dianggap melanggar asas proporsionalitas.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya sebagai daur ulang perkara inkrah dan melanggar asas kepastian hukum.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengajukan eksepsi dan meminta dibebaskan dari dakwaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, dengan alasan keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan.

Jelang sidang perdana Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, sejumlah anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP mengunjungi Megawati Soekarnoputri di Jakarta.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto optimis praperadilan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan akan gugur, bahkan menyebut KPK telah dibenarkan oleh pengadilan.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto menilai KPK melanggar HAM dengan mempercepat proses peradilan dan mengabaikan hak tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Harun Masiku.

Sidang praperadilan Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku ditunda menunggu pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta, yang menentukan gugur atau tidaknya praperadilan tersebut.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan setelah pemecatan Jokowi dari partai, memicu dugaan adanya serangan masif dan kaitan antara kedua peristiwa tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan berkas perkara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ke Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah penyidikan dinyatakan lengkap.

KPK memastikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tetap dapat menghadirkan saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah mempercepat proses hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Kuasa hukum Hasto Kristiyanto mengonfirmasi pelimpahan tahap II kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan ke Kejaksaan Agung melalui pesan WhatsApp dari KPK.