Tahukah Anda? Gubernur Jateng Minta Organisasi Mahasiswa Dampingi Desa Miskin di 10 Kabupaten/Kota Termiskin
Gubernur Jawa Tengah meminta organisasi mahasiswa, termasuk PMII, untuk aktif dalam pendampingan desa miskin, khususnya di 10 kabupaten/kota termiskin, demi percepatan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi meminta organisasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Permintaan ini secara khusus ditujukan kepada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) agar turut serta mendampingi desa-desa yang menjadi sasaran program tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah provinsi untuk menekan angka kemiskinan. Kolaborasi dengan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dianggap krusial demi tercapainya target pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah.
Pernyataan ini disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Tengah periode 2025-2027. Acara tersebut berlangsung di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, pada Minggu, 3 Agustus.
Kolaborasi Strategis untuk Pengentasan Kemiskinan
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan pentingnya peran organisasi mahasiswa dalam mengawal program pemerintah, khususnya terkait pengentasan kemiskinan. Ia meminta agar kader PMII di seluruh cabang kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat berkoordinasi dengan bupati dan wali kota setempat.
Mahasiswa akan mendapatkan porsi sebagai pendamping desa, terutama di 10 kabupaten/kota termiskin yang telah ditunjuk. Keterlibatan mereka diharapkan mampu memberikan energi baru dan visi yang jelas dalam pelaksanaan program di lapangan.
Kader PMII dari tingkat cabang, komisariat, hingga rayon, didorong untuk berkontribusi secara langsung. Mereka diminta untuk tidak berhenti bergerak dan bersama-sama melakukan eksplorasi potensi di Jawa Tengah demi kesejahteraan masyarakat.
Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah dan Peran Pengawasan Mahasiswa
Persoalan kemiskinan menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Saat ini, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,48 persen, mengalami penurunan dari data September 2024 yang mencapai 9,58 persen.
Indikator utama kemiskinan mencakup pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, dan rumah layak huni. Oleh karena itu, bantuan yang digelontorkan harus dipastikan tepat sasaran demi efektivitas program.
Mahasiswa, dengan semangat dan visi-misi yang kuat, diminta untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan ini. Mereka diharapkan dapat melaporkan hasilnya secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk dievaluasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa Jawa Tengah mampu maju secara berkelanjutan.