Tahukah Anda? Pembangunan Zona Legislatif dan Yudikatif Nusantara Dimulai Oktober, Ini Detailnya!

Pemerintah Indonesia akan memulai pembangunan zona legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Oktober. Simak rencana ambisius relokasi pusat pemerintahan ini!

Pemerintah Indonesia mengumumkan langkah progresif dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan yang utuh. Pembangunan zona legislatif dan yudikatif di IKN dijadwalkan akan dimulai pada bulan Oktober tahun ini. Inisiatif ini menandai fase krusial dalam upaya relokasi ibu kota negara dari Jakarta.

Proyek pembangunan kedua zona ini merupakan bagian integral dari fase kedua konstruksi di Nusantara. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban populasi dan tekanan lingkungan yang semakin meningkat di Jakarta. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa seluruh persiapan teknis telah rampung.

Zona-zona baru ini akan melengkapi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sebelumnya telah menampung Istana Presiden dan kantor-kantor kementerian. Keberadaan fasilitas legislatif dan yudikatif ini sangat krusial untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan secara komprehensif. Pembangunan akan berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Nusantara telah menjadi pusat gravitasi pembangunan infrastruktur. Area ini sebelumnya telah menampung kompleks Istana Kepresidenan dan berbagai kantor kementerian penting. Kini, KIPP akan diperluas secara signifikan untuk mengakomodasi seluruh fungsi legislatif dan yudikatif negara, menjadikannya pusat pemerintahan yang terintegrasi.

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa bagian timur KIPP secara spesifik akan dialokasikan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penempatan strategis ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh lembaga legislatif dalam satu kawasan terpadu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan sinergi antar lembaga dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Di sisi lain, sisi barat KIPP akan diperuntukkan bagi Mahkamah Agung (MA) dan institusi yudikatif lainnya. Pemisahan lokasi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung independensi peradilan. Fasilitas ini akan menjadi pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan di ibu kota baru. Kesiapan lahan dan desain telah menjadi prioritas utama bagi OIKN untuk memastikan kelancaran proyek ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk merealisasikan pembangunan zona legislatif dan yudikatif ini. Total 8,1 triliun rupiah, setara dengan sekitar 520 juta dolar AS, disiapkan untuk proyek ambisius tersebut. Angka ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun infrastruktur lengkap di IKN.

Dari total anggaran yang dialokasikan, sebanyak 2,9 triliun rupiah secara khusus akan digunakan untuk pembangunan akses jalan menuju zona-zona tersebut. Kontrak untuk pengerjaan akses jalan ini telah diberikan pada bulan ini, menandakan dimulainya fase awal. Pembangunan akses jalan merupakan elemen krusial untuk memastikan konektivitas, kelancaran logistik, dan mobilitas di seluruh kawasan. Ini juga akan mempercepat distribusi material dan personel proyek.

Secara keseluruhan, pembangunan fasilitas utama diperkirakan akan memakan waktu sekitar 660 hari sejak dimulainya konstruksi. Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa fokus pembangunan tidak boleh hanya terpaku pada lembaga eksekutif. Keberadaan lembaga legislatif dan yudikatif yang berfungsi penuh sangat esensial untuk transfer ibu kota secara resmi dan menyeluruh. Proyek ini diharapkan selesai sesuai target yang telah ditetapkan, mendukung visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien.