Tahukah Anda? Pemkot Mataram Usulkan Pembangunan Rusunawa Atasi Kekurangan Rumah di Kota Mataram

Pemerintah Kota Mataram serius atasi masalah kekurangan rumah. Usulan pembangunan Rusunawa Mataram kembali diajukan untuk memenuhi kebutuhan hunian warga.

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara proaktif mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai solusi krusial untuk mengatasi defisit hunian yang signifikan di wilayahnya. Inisiatif ini merupakan bagian dari program nasional tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Usulan ini diharapkan dapat memberikan akses perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Usulan pembangunan Rusunawa Mataram ini sebenarnya bukan hal baru, telah diajukan sejak awal tahun 2024 dengan harapan realisasi pada tahun 2025. Namun, karena belum adanya kepastian informasi, Pemerintah Kota Mataram kembali mengajukan proposal ini kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, M. Nazarudin Fikri, menegaskan urgensi usulan ini. Data terbaru menunjukkan bahwa kekurangan rumah di Kota Mataram pada periode 2016-2021 mencapai angka sekitar 16.000 unit. Angka ini mengindikasikan adanya satu rumah yang dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga, jauh dari kondisi ideal satu rumah untuk satu keluarga.

Defisit hunian sebanyak 16.000 unit di Kota Mataram menjadi perhatian utama Pemerintah Kota. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, pembangunan Rusunawa Mataram menjadi prioritas untuk menekan angka kekurangan rumah tersebut.

M. Nazarudin Fikri menjelaskan bahwa angka 16.000 unit tersebut merupakan data yang belum diperbarui, sehingga kemungkinan kekurangan riil saat ini bisa lebih tinggi. "Dengan adanya kekurangan rumah sekitar 16.000 unit, ada indikasi satu rumah ditempati lebih dari satu kepala keluarga (KK). Idealnya satu rumah ditempati satu KK," ujarnya.

Pemerintah Kota Mataram sangat berharap bahwa program tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat dapat memberikan alokasi bantuan untuk pembangunan Rusunawa Mataram. Targetnya, pada tahun 2026, usulan ini dapat terealisasi, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Salah satu keunggulan usulan pembangunan Rusunawa Mataram adalah kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung yang memadai. Lokasi yang diusulkan adalah di areal Rusunawa Bintaro, di mana telah tersedia lahan seluas sekitar 2,3 hektare. Lahan yang luas ini memungkinkan pembangunan dua tower rusunawa tambahan yang desainnya serupa dengan yang sudah ada saat ini.

Komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam menyediakan fasilitas perumahan bagi warganya juga terlihat dari pembangunan akses jalan menuju lokasi rusunawa. Akses jalan ini telah dibangun dengan kualitas hotmix dan dilengkapi dengan penerang jalan umum (PJU). Kesiapan infrastruktur ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam pengajuan usulan.

Lebih lanjut, M. Nazarudin Fikri mengungkapkan bahwa konsep besar kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi "kampung nelayan Merah Putih". Kawasan ini nantinya akan terintegrasi dengan pasar ikan higienis serta berbagai pelaku usaha di bidang kelautan. "Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain untuk kesiapan lahan dan fasilitas pendukung rusunawa, kami paling siap," tegasnya.

Pembangunan Rusunawa Mataram tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kekurangan rumah, tetapi juga memiliki fungsi ganda sebagai jaring pengaman sosial. Secara bertahap, mulai tahun 2026, pemerintah diharapkan dapat merealisasikan usulan ini untuk memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, pembangunan tambahan Rusunawa Bintaro ini juga direncanakan untuk merelokasi para nelayan yang saat ini masih bermukim di sempadan pantai. Relokasi ini penting untuk melindungi mereka dari dampak gelombang pasang yang sering terjadi setiap tahun. Dengan demikian, rusunawa ini akan menjadi solusi hunian yang aman dan nyaman bagi komunitas nelayan.

Mengenai anggaran, jika desain rusunawa yang akan dibangun sama dengan Rusunawa Bintaro yang sudah ada saat ini, yaitu dengan 44 kamar per tower, maka perkiraan anggaran untuk satu tower adalah sekitar Rp24 miliar. Namun, Nazarudin Fikri menambahkan bahwa angka tersebut tentu bisa berubah mengingat adanya faktor inflasi yang dapat memengaruhi biaya konstruksi.