Tahukah Anda? Pemprov Jateng Anggarkan Dana Besar Tangani 17.510 Rumah untuk Atasi Backlog Perumahan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran signifikan untuk penanganan 17.510 rumah demi menekan angka backlog perumahan. Berapa besar targetnya?

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan anggaran signifikan untuk penanganan ribuan unit rumah pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam mengikis angka backlog perumahan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Penanganan ini mencakup berbagai jenis hunian, mulai dari rumah tidak layak huni hingga rumah yang terdampak bencana alam.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkapkan bahwa total 17.510 unit rumah akan menjadi sasaran program ini. Angka tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini juga selaras dengan visi pemerintah pusat dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alokasi anggaran ini disampaikan dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2025 di Semarang. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Jateng dalam mengatasi permasalahan perumahan yang telah menjadi isu krusial selama bertahun-tahun.

Angka backlog perumahan di Jawa Tengah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Taj Yasin Maimoen menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2024, backlog kepemilikan rumah mencapai 310.855 unit. Selain itu, backlog kelayakan hunian bahkan lebih tinggi, menyentuh angka 1.132.968 unit.

Untuk mengatasi kondisi ini, Pemprov Jateng berencana menangani 17.510 unit rumah melalui dua mekanisme utama. Sebanyak 17.000 unit akan ditangani melalui bantuan keuangan dari pemerintah desa, khusus untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Sisanya, 510 unit, akan disalurkan melalui mekanisme bantuan sosial untuk relokasi atau penanganan pasca-bencana.

Gus Yasin, sapaan akrab Wakil Gubernur, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penuntasan masalah backlog perumahan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Gotong royong menjadi kunci utama dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

Permasalahan backlog perumahan bukan hanya terjadi di tingkat daerah, melainkan juga menjadi isu nasional yang mendesak. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Aziz Andriansyah, mengemukakan bahwa angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 9,9 juta unit. Angka fantastis ini menjadikan penyediaan perumahan sebagai prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP saat ini mengawal program ambisius "Tiga Juta Rumah" yang digagas pemerintah pusat. Program ini dibagi menjadi tiga fokus utama, yaitu satu juta unit di kawasan perkotaan, satu juta unit di kawasan pedesaan, dan satu juta unit di daerah pesisir. Inisiatif ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi angka backlog perumahan di seluruh Indonesia.

Aziz Andriansyah juga menjelaskan tiga pilar pokok dalam penyediaan perumahan bagi rakyat. Pilar-pilar tersebut meliputi penyediaan dana murah dan jangka panjang, bantuan subsidi uang muka, serta berbagai bantuan lainnya. Kementerian PKP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan rumah besar dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.