Tahukah Anda Rasio Utang Pemerintah Indonesia Lebih Rendah dari Negara Maju? Pemerintah Bidik 39,96 Persen PDB pada 2026

Pemerintah menargetkan Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB sebesar 39,96% pada RAPBN 2026. Strategi apa yang disiapkan untuk mengendalikan utang negara?

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan target ambisius terkait pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa rasio utang pemerintah dibidik mencapai 39,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Target ini disampaikan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

Angka target rasio utang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal jangka menengah. Meskipun sempat meningkat akibat pandemi, pemerintah berupaya keras untuk kembali pada jalur yang terkendali. Target 39,96 persen ini tidak mengalami perubahan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Untuk mencapai target tersebut, berbagai strategi telah disiapkan guna mengendalikan rasio utang. Pemerintah akan memprioritaskan sumber utang dari dalam negeri. Selain itu, pengembangan pembiayaan inovatif serta pengelolaan portofolio utang secara aktif juga menjadi fokus utama.

Dalam upaya menjaga rasio utang tetap terkendali, pemerintah menggarisbawahi beberapa langkah strategis. Prioritas utama adalah mengoptimalkan sumber utang dari dalam negeri. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman eksternal dan memperkuat pasar keuangan domestik.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengembangkan pembiayaan inovatif. Ini termasuk pemanfaatan optimalisasi dan sinergi Badan Layanan Umum (BLU) serta Special Mission Vehicle (SMVs). Lembaga seperti Indonesian Investment Authority (INA) dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga akan dioptimalkan.

Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal atau fiscal buffer juga menjadi bagian penting dari strategi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas fiskal dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi. Pengelolaan portofolio utang secara aktif juga akan terus dilakukan.

Rasio utang pemerintah Indonesia selama periode 2021 hingga semester I-2025 menunjukkan tren yang relatif stabil. Angka ini berada pada kisaran 39 persen, menunjukkan pengelolaan yang hati-hati. Meskipun sempat melonjak, pemerintah berhasil menurunkannya kembali.

Pada tahun 2021, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen sebagai dampak dari program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Namun, angka ini berhasil diturunkan di bawah 40 persen. Pada akhir tahun 2024, rasio utang diperkirakan mencapai 39,8 persen.

Jika dibandingkan dengan negara-negara sejawat di kawasan Asia Tenggara, rasio utang Indonesia tergolong rendah. Angka ini sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen. Namun, sebagian besar negara lain di dunia mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen, menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif aman.

Selain target rasio utang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 juga memproyeksikan defisit anggaran. Defisit RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp636,8 triliun. Angka ini setara dengan 2,48 persen dari PDB.

Target defisit ini diperoleh dari proyeksi pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sementara itu, belanja negara diestimasikan mencapai Rp3.786,5 triliun. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi kunci dalam menjaga kesehatan fiskal.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pembiayaan investasi. Hal ini termasuk memperdalam pasar keuangan domestik dan mendorong pembiayaan inovatif. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga akan didorong untuk mendukung pembangunan.