Tahukah Anda? Realisasi Belanja Negara di Bengkulu Capai Rp8,34 Triliun, Lampaui Separuh Anggaran!

DJPb mencatat Realisasi Belanja Negara Bengkulu hingga awal Agustus 2025 mencapai Rp8,34 triliun. Angka ini menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran, bagaimana dampaknya bagi pembangunan daerah?

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melaporkan capaian signifikan. Realisasi belanja negara di wilayah Bengkulu telah menembus angka Rp8,34 triliun. Data ini tercatat sejak Januari hingga minggu pertama Agustus 2025.

Angka tersebut merupakan 55,80 persen dari total alokasi anggaran pemerintah pusat. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp14,96 triliun. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Muhammad Irfan Surya Wardhana, menyatakan bahwa realisasi ini positif. Ini mencerminkan langkah produktif dalam pemanfaatan anggaran. Tujuannya untuk mendukung roda pemerintahan dan pembangunan di Bengkulu.

Realisasi belanja negara di Bengkulu terbagi dalam dua komponen utama. Belanja kementerian atau lembaga (K/L) mencapai Rp2,38 miliar. Angka ini merepresentasikan 48,51 persen dari pagu anggaran. Sementara itu, realisasi belanja transfer ke daerah (TKD) lebih tinggi.

Belanja TKD mencapai Rp5,96 miliar atau 59,37 persen dari alokasi. Ini menunjukkan distribusi dana yang efektif ke pemerintah daerah. Beberapa instansi K/L menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat baik.

Mahkamah Agung memimpin dengan 70,24 persen penyerapan anggaran. Diikuti Kementerian Pertahanan 70,22 persen. Lembaga Penyiaran Publik Radio RI, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI juga menunjukkan angka di atas 60 persen. Ini mengindikasikan efisiensi dalam penggunaan dana.

Belanja pegawai menjadi penopang utama realisasi anggaran K/L. Nilainya mencapai Rp1,49 miliar atau 73,08 persen. Belanja barang non-operasional juga berkontribusi signifikan. Ini menunjukkan fokus pada operasional dan sumber daya manusia.

Rincian Realisasi Belanja Negara Bengkulu menunjukkan distribusi yang beragam. Belanja pegawai mencapai Rp1,49 triliun. Angka ini setara dengan 73,11 persen dari pagu Rp2,03 triliun. Hal ini menegaskan prioritas pada kebutuhan sumber daya manusia.

Belanja barang terealisasi Rp633,30 miliar atau 35,84 persen. Sementara belanja modal mencapai Rp253,44 miliar atau 23,17 persen. Belanja bantuan sosial juga tercatat Rp11,44 miliar atau 47,44 persen.

Dana Transfer ke Daerah juga menunjukkan penyerapan bervariasi. Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai 51,84 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan penyerapan tertinggi. DAU terealisasi Rp4,01 triliun atau 63,17 persen dari alokasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik masih perlu peningkatan. Realisasinya baru 18,23 persen. DAK non fisik mencapai 50,89 persen. Dana desa menunjukkan kinerja sangat baik, mencapai 69,76 persen. Insentif fiskal terealisasi hampir 50 persen.

Kanwil DJPb Bengkulu berkomitmen untuk terus berkolaborasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah mendukung implementasi kebijakan fiskal di Provinsi Bengkulu. Kolaborasi ini krusial untuk memastikan efektivitas anggaran.

Upaya ini bertujuan agar pembangunan daerah dapat terus melaju. Diharapkan tetap berada di jalur yang positif. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Ini untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan semangat optimisme yang kuat, DJPb Bengkulu yakin. Capaian ini menjadi modal berharga. Modal tersebut akan digunakan untuk meraih kemajuan yang lebih besar. Pada akhirnya, ini akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bengkulu.