Tahukah Anda, Saham Pemda Gorut di BSG Capai Rp23 Miliar? DPRD Gorut Desak Kemudahan KUR BSG untuk Masyarakat

DPRD Gorontalo Utara mendesak Bank Sulut Gorontalo (BSG) untuk mempermudah akses Kemudahan KUR BSG bagi masyarakat, mengingat besarnya kepemilikan saham Pemda di bank tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara secara tegas meminta Bank Sulut Gorontalo (BSG) untuk mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat setempat. Permintaan ini disampaikan mengingat pentingnya peran modal usaha dalam menggerakkan perekonomian daerah yang berbasis pada sektor UMKM, pertanian, dan perikanan. Anggota Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko, menyoroti urgensi kemudahan akses ini sebagai wujud keberpihakan bank kepada rakyat.

Desakan tersebut muncul karena kepemilikan saham pemerintah daerah di BSG yang terbilang signifikan, mencapai Rp23 miliar. Angka ini menempatkan Gorontalo Utara pada urutan ke-12 sebagai pemegang saham terbesar di bank tersebut, menunjukkan komitmen finansial yang kuat. Oleh karena itu, DPRD merasa perlu memastikan bahwa investasi daerah ini memberikan manfaat langsung dan nyata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Banyak aspirasi yang diterima pihak DPRD Gorontalo Utara dari masyarakat mengenai kesulitan mendapatkan KUR dari BSG. Keluhan ini seringkali berkaitan dengan persyaratan yang dianggap rumit atau proses yang memakan waktu. Kondisi ini mendorong DPRD untuk mengambil langkah proaktif, berupaya memastikan bahwa kepemilikan saham daerah benar-benar berujung pada peningkatan kesejahteraan melalui kemudahan akses modal usaha yang inklusif.

Kepemilikan saham pemerintah daerah Gorontalo Utara di Bank Sulut Gorontalo (BSG) yang mencapai Rp23 miliar merupakan aset berharga yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal. Dana investasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi daya ungkit ekonomi lokal. Anggota Badan Anggaran DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko, secara konsisten menekankan pentingnya optimalisasi potensi ini demi kesejahteraan bersama.

Dengan investasi sebesar itu, DPRD berharap BSG dapat lebih responsif terhadap kebutuhan modal usaha rakyat, terutama bagi pelaku UMKM. Pertanyaan mengenai berapa banyak uang yang telah beredar melalui KUR dan berapa jumlah masyarakat yang telah terlayani menjadi krusial untuk dievaluasi. Ini menjadi indikator penting apakah kepemilikan saham tersebut telah memberikan manfaat yang signifikan sesuai harapan.

DPRD Gorontalo Utara berpandangan bahwa kepemilikan saham ini harus berujung pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan finansial semata. Kemudahan akses KUR adalah salah satu bentuk nyata dari manfaat tersebut yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, mereka terus mendorong BSG untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah proses pengajuan KUR agar lebih inklusif.

Pihak DPRD Gorontalo Utara menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan KUR dari BSG. Aspirasi ini datang dari berbagai lapisan, termasuk nelayan, petani, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat membutuhkan dukungan modal. Kesulitan ini tentu menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gorontalo Utara.

Menanggapi keluhan yang terus berdatangan tersebut, Lukum Diko meminta agar dilakukan pertemuan terbuka dengan pihak BSG. Pertemuan ini diharapkan dapat menghadirkan berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan KUR, sehingga mereka bisa menyampaikan kendala secara langsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan transparansi mengenai penyaluran dana KUR dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh pemohon.

DPRD Gorontalo Utara ingin mengetahui secara pasti berapa persen dana yang telah disalurkan melalui KUR oleh BSG dan sejauh mana cakupannya. Pertemuan di ruang publik diharapkan dapat menjadi forum dialog konstruktif antara bank, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan langsung keluhan mereka dan mencari solusi bersama demi kemudahan akses modal usaha.