Target Ambisius Pemkab Bekasi: Prevalensi Stunting Turun di Bawah 10 Persen pada 2025

Pemkab Bekasi menargetkan penurunan stunting hingga di bawah 10 persen pada 2025. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan upaya penurunan stunting ini.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menargetkan penurunan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10 persen pada tahun 2025. Target ambisius ini ditetapkan setelah Pemkab Bekasi berhasil mencatat penurunan signifikan dari 23,2 persen pada tahun 2023 menjadi 18,4 persen hingga tahun 2024.

Keberhasilan ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting. Penurunan angka prevalensi stunting Kabupaten Bekasi merupakan hasil kerja kolaborasi intensif antara berbagai organisasi perangkat daerah dan dukungan dari instansi terkait lainnya.

Kolaborasi ini melibatkan Baznas, pelaku industri, perguruan tinggi, hingga partisipasi aktif masyarakat. Prinsipnya, rencana aksi dikerjakan bersama-sama oleh perangkat daerah Kabupaten Bekasi dibantu segenap lintas sektor lain, semuanya berkolaborasi terjun ke lapangan.

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti, menjelaskan bahwa delapan aksi konvergensi telah dilakukan. Aksi-aksi tersebut meliputi analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan, hingga penetapan regulasi di daerah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui aplikasi e-PPGBM 2024, tercatat 3.948 anak mengalami stunting di wilayah tersebut. Sejumlah faktor menjadi pemicu munculnya kasus baru, salah satunya adalah urbanisasi atau masuknya warga pendatang ke wilayah tersebut.

Sri Enny Mainiarti menekankan bahwa yang terpenting bukan hanya menurunkan angka, tetapi juga memastikan anak-anak penderita ini benar-benar terbebas dari stunting. Upaya ini memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.

Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menambahkan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak usia remaja, terutama remaja putri. Edukasi kesehatan, pemberian tablet tambah darah, dan persiapan sebelum menjadi ibu dilakukan melalui kolaborasi seluruh pihak terkait.

Penanganan kasus tumbuh kembang anak di Kabupaten Bekasi dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan. Tidak cukup hanya memberi makanan tambahan, semua harus melihat dari hulu, termasuk sanitasi, lingkungan, dan pola asuh.

Program penurunan angka kasus tumbuh kembang anak ini turut didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan sebagai dana stimulus awal, namun semua stakeholder harus mengambil peran.

Ida Farida juga menyoroti pentingnya peran media massa dalam mengedukasi masyarakat mengenai gizi seimbang, sanitasi, serta pemanfaatan pangan lokal. Salah satu contoh yang disampaikan adalah daun kelor yang mudah dibudidayakan dan kaya gizi, dapat menjadi solusi pangan lokal yang efektif.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat, Pemerintah Kabupaten Bekasi optimistis angka prevalensi kasus gizi buruk anak akan terus menurun. Meskipun demikian, tantangan seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tetap menjadi perhatian utama yang harus dihadapi dengan strategi adaptif.