Terkini: Program Sekolah Rakyat Dilaporkan ke Presiden Prabowo, Targetkan Ribuan Anak Terlayani

Menteri Sosial melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat dan evaluasi distribusi bantuan sosial kepada Presiden Prabowo. Berapa target jangkauan Sekolah Rakyat?

Menteri Sosial Saifullah Yusuf baru-baru ini mengunjungi Istana Kepresidenan untuk menyampaikan laporan penting kepada Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini berfokus pada dua agenda utama pemerintah yang krusial: perkembangan program Sekolah Rakyat dan upaya peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial.

Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden di Jakarta pada hari Selasa, 30 Juli. Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang bebas biaya telah diluncurkan di 63 lokasi sejak 14 Juli lalu, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap akses pendidikan.

Selain itu, Menteri Sosial juga memaparkan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kementerian Sosial berkomitmen penuh untuk memperluas jangkauan program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Setelah peluncuran awal di 63 lokasi, kementerian menargetkan pembukaan 37 lokasi baru pada awal Agustus mendatang.

Ekspansi ini diperkirakan akan melayani kebutuhan pendidikan bagi sekitar 9.700 anak. Selain itu, program ini juga akan memberdayakan sekitar 1.500 guru dan lebih dari 2.000 pendidik serta pekerja terkait lainnya.

Tidak berhenti di situ, Menteri Sosial menambahkan bahwa target berikutnya adalah membuka 50 fasilitas Sekolah Rakyat tambahan pada bulan September. Ini menunjukkan percepatan signifikan dalam upaya pemerintah menyediakan pendidikan inklusif.

Meskipun sebagian besar sekolah masih dalam fase pengenalan, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa semua fasilitas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah telah memastikan kesiapan penuh untuk tahun ajaran 2025-2026.

Selain laporan mengenai pendidikan, Menteri Sosial juga memaparkan upaya peningkatan sistem distribusi bantuan sosial kepada Presiden. Fokus utama adalah mencegah kasus penyalahgunaan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Inpres tersebut mengamanatkan Kementerian Sosial untuk membantu memperbarui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Saifullah Yusuf meyakini bahwa pembaruan data secara konsisten sangat krusial. Ia menekankan pentingnya melibatkan sektor swasta dalam proses ini untuk lebih meningkatkan validitas data penerima bantuan.

Dengan data yang akurat dan sistem yang transparan, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, mendukung kesejahteraan masyarakat.