Terobosan Besar: 215 PMI NTB Berangkat ke Malaysia dengan Program Tanpa Biaya, Bagaimana Bisa?

Ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB kini bisa bekerja di Malaysia tanpa biaya, sebuah terobosan untuk kesejahteraan. Simak detail program PMI Tanpa Biaya ini!

Sebanyak 215 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah diberangkatkan menuju Malaysia Barat pada Selasa, 29 Juli, melalui skema perekrutan tanpa biaya. Inisiatif ini menandai langkah signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja migran dari wilayah tersebut.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi mendalam kepada para PMI yang berani mengambil keputusan besar untuk merantau demi kehidupan yang lebih baik. Ia menekankan bahwa merantau merupakan pilihan yang tidak mudah, hanya dapat dilakukan oleh individu-individu pemberani.

Meski demikian, Gubernur Iqbal mengingatkan bahwa keberangkatan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari sebuah proses perubahan. Ia mendorong para PMI untuk membawa pulang hasil dari perjuangan mereka, tidak hanya berupa perubahan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup yang substansial.

Program perekrutan tanpa biaya atau zero cost ini menjadi angin segar bagi calon pekerja migran, mengurangi beban finansial yang seringkali menjadi kendala utama. Gubernur NTB secara khusus mengapresiasi SD Guthrie, sebuah perusahaan yang telah menjadi pelopor implementasi program ini di NTB.

SD Guthrie telah melakukan perekrutan langsung di Lombok selama sepuluh tahun terakhir, menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan pekerja migran. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk mengadopsi praktik serupa.

Provinsi NTB dikenal sebagai salah satu pengirim PMI terbesar di Indonesia, menempati posisi ketiga atau keempat secara nasional. Dengan adanya program PMI Tanpa Biaya ini, diharapkan jumlah pekerja migran yang diberangkatkan dapat terus meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas hidup mereka setelah kembali dari perantauan.

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya memberikan perlindungan komprehensif tidak hanya bagi para PMI yang bekerja di luar negeri, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari memastikan hak-hak pekerja terpenuhi hingga menjamin pendidikan anak-anak mereka.

Dalam upaya mendukung pembiayaan keberangkatan PMI, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan. Koordinasi ini bertujuan untuk merancang skema pinjaman tanpa bunga yang dapat diakses oleh calon PMI, meminimalkan beban finansial awal mereka.

Selain dukungan finansial, pemerintah juga akan memperkuat upaya edukasi mengenai pengelolaan keuangan. Hal ini penting agar para PMI dapat mengelola pendapatan mereka secara efektif, sehingga hasil jerih payah mereka dapat diinvestasikan untuk masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan keluarga.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya memanfaatkan kontrak kerja pertama yang umumnya berdurasi dua tahun sebagai periode perjuangan maksimal. Ia berpesan agar dalam dua tahun tersebut, para PMI dapat memastikan adanya perubahan signifikan dalam hidup mereka.

Pesan utama Gubernur adalah agar para PMI menggunakan pendapatan yang mereka hasilkan untuk berinvestasi. Investasi ini tidak hanya berarti dalam bentuk materi, tetapi juga investasi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang dapat bermanfaat sekembalinya mereka ke tanah air.

Dengan demikian, program PMI Tanpa Biaya ini bukan hanya tentang keberangkatan, tetapi juga tentang pemberdayaan dan pembangunan masa depan yang lebih cerah bagi para pekerja migran dan keluarganya di NTB.