Terungkap! Gubernur DKI Pramono Anung Tak Lindungi Oknum di Balik Kasus Beras Oplosan FS

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan tidak akan memberikan perlindungan bagi oknum yang terbukti bersalah dalam kasus beras oplosan FS, menjamin transparansi penuh.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan sikap tegasnya terkait dugaan kasus beras oplosan yang menyeret salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berinisial FS. Ia menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada pihak yang terbukti bersalah dalam skandal ini. Pernyataan ini disampaikan Pramono di kawasan Jakarta Utara pada Kamis, 24 Juli.

Sikap ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Pramono juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam penanganan kasus tersebut. Penegasan ini bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan adil.

“Kalau ada kesalahan, kesengajaan, siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan,” ujar Pramono. Ia menekankan bahwa keterbukaan merupakan aspek krusial dalam penanganan setiap permasalahan yang melibatkan entitas publik, termasuk dalam kasus beras oplosan ini.

Selain kasus beras oplosan FS, Gubernur Pramono Anung juga menyoroti permasalahan lain yang kerap muncul di lapangan terkait subsidi pangan. Ia mengakui adanya kendala yang dihadapi masyarakat penerima subsidi, seperti antrean panjang dan ketersediaan barang yang tidak pasti. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya “permainan” di tingkat distribusi.

“Memang problemnya di lapangan ketika orang itu akan membelanjakan, seringkali dibilang sudah habis,” jelas Pramono. Ia menambahkan bahwa tidak jarang penerima harus menunggu lama atau bahkan baru bisa dilayani keesokan harinya. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah yang dimanfaatkan oknum tertentu dalam sistem penyaluran pangan bersubsidi.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan. Pengawasan ketat akan diberlakukan, khususnya untuk program-program vital seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan subsidi pangan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan dan memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bersikap transparan terkait isu dugaan beras oplosan yang melibatkan BUMD FS. Permintaan ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam mengungkap fakta di balik kasus tersebut. Koordinasi lintas instansi dianggap penting untuk penanganan komprehensif.

Pramono mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian sebelum tiba di Jakarta. Dalam komunikasi tersebut, ia menegaskan bahwa segala temuan atau arahan terkait kasus ini tidak boleh ditutup-tutupi. Prinsip transparansi menjadi landasan utama dalam penanganan kasus beras oplosan ini.

“Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi,” tegasnya. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai perkembangan kasus. Transparansi diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan kinerja pemerintah.