Terungkap Kerugian Puluhan Miliar, Pemprov Jabar Intensifkan Evaluasi BUMD Jawa Barat Bermasalah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius melakukan evaluasi BUMD Jawa Barat yang terindikasi masalah, termasuk dugaan korupsi, dengan audit investigatif demi perbaikan kinerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kini tengah mengintensifkan langkah evaluasi terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis. Evaluasi ini menyasar BUMD yang terindikasi mengalami masalah serius, termasuk dugaan praktik korupsi yang belakangan menjadi sorotan publik.

Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, menyatakan bahwa proses evaluasi masih berlangsung. Langkah ini dilakukan secara sistematis sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menggelar audit investigatif.

Deny Hermawan mengonfirmasi di Bandung pada Jumat, bahwa evaluasi ini belum final dan terus berjalan. Gubernur secara khusus menekankan pentingnya audit menyeluruh bagi BUMD yang memiliki permasalahan serius.

Menurut Deny, Gubernur telah memberikan penekanan khusus agar BUMD yang terindikasi memiliki permasalahan serius untuk dilakukan audit investigatif secara menyeluruh. Pihak Biro BIA Jabar kini tengah menjalankan langkah-langkah implementasinya.

Langkah-langkah evaluasi BUMD Jawa Barat tersebut dibagi menjadi tiga tahapan utama. Pertama, dilakukan initial review terhadap kinerja BUMD untuk mendapatkan gambaran awal. Kedua, audit mendalam sesuai area yang perlu diperhatikan, meliputi aspek keuangan, operasional, kepatuhan, maupun manajerial.

Tahap terakhir adalah pemberian rekomendasi revitalisasi berdasarkan temuan audit. Audit investigatif ini tidak dilakukan secara serampangan, melainkan secara berurutan dan komprehensif mengingat sifatnya investigatif, sehingga prosesnya bertahap dan mendalam.

Terkait kemungkinan sanksi apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan BUMD, Deny menyatakan bahwa hasil audit akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi komisaris. Komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagai perwakilan pemegang saham, dalam hal ini Pemprov Jabar. Jika rekomendasinya mengarah pada penggantian pengurus, maka dapat diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Beberapa BUMD Jawa Barat tengah menjadi sorotan publik setelah aparat penegak hukum mendalami dugaan korupsi. Kasus ini menyeret nama-nama pejabat di lingkungan PT Migas Utama Jabar (MUJ), Jamkrida Jabar, dan Bank BJB.

• PT Migas Utama Jabar (MUJ)

  Dalam kasus PT MUJ, Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Rizki Hermadhani (Dirut PT Energi Negeri Mandiri/ENM 2022-2024), Begin Troys (mantan Dirut PT MUJ), Nugroho Widyanto (Direktur PT Serba Dinamik Indonesia/SDI), dan Ruli Adi Prasetia (Dirut PT ENM 2020-2022 dan Direktur Teknik dan Operasi ENM 2022-2024).

  Keempat tersangka kini ditahan di Rutan Kebon Waru Bandung karena diduga telah merugikan keuangan negara sekitar Rp86,2 miliar. Kerugian ini berasal dari kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa antara PT ENM dan PT SDI tahun 2022-2023 untuk proyek kilang minyak di wilayah Kalimantan dan Riau. Teranyar, kejaksaan menemukan ada aliran dana pelicin dari SDI ke ENM dan MUJ senilai Rp5 miliar.

• Jamkrida Jabar

  Terkait dugaan korupsi di Jamkrida Jabar, pihak Kejari Kota Bandung tengah melakukan penyidikan atas penyimpangan komisi. Penyimpangan ini terjadi dalam aktivitas penjaminan ulang BUMD tersebut pada perusahaan reasuransi yang berlangsung pada periode tahun 2013-2022. Sampai saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, namun kejaksaan tengah memeriksa pihak terkait dan bertanggung jawab serta pengumpulan barang bukti.

• Bank BJB

  Adapun dalam kasus Bank BJB, saat ini kasusnya tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan biaya iklan. Selain itu, ada juga kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung terkait pemberian kredit non mitigatif dari perbankan tersebut ke PT Sritex yang kini dinyatakan pailit.