Trivia: Dua Warga Binaan Lapas Madiun Bebas Berkat Amnesti Presiden Prabowo

Dua warga binaan Lapas Madiun resmi bebas setelah menerima Amnesti Presiden Prabowo. Kebijakan ini menjadi wujud nyata kemanusiaan pemerintah. Simak selengkapnya!

Dua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun kini bisa menghirup udara bebas. Mereka resmi menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti.

Pembebasan ini berlangsung pada Minggu, 3 Agustus, di Lapas Kelas I Madiun, Jawa Timur. Kebijakan amnesti ini menjadi sorotan sebagai langkah kemanusiaan pemerintah. Ini memberikan kesempatan kedua bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan positif.

Kepala Lapas Kelas I Madiun, Andi Wijaya Rivai, menjelaskan bahwa amnesti bukan sekadar pengampunan. Ini adalah penghargaan atas sikap dan perilaku baik narapidana selama menjalani masa pidana. Diharapkan mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara lebih baik.

Andi Wijaya Rivai menegaskan bahwa pemberian amnesti merupakan bagian integral dari kebijakan kemanusiaan pemerintah. Ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan kesempatan rehabilitasi. Tujuannya agar warga binaan dapat memperbaiki diri dan berkontribusi positif.

Amnesti Presiden tidak diberikan secara sembarangan. Terdapat sejumlah kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh narapidana. Syarat utamanya adalah tidak sedang menjalani register F, yang berarti tidak terlibat dalam pelanggaran berat.

Selain itu, narapidana penerima amnesti tidak boleh memiliki perkara lain yang sedang berjalan. Mereka juga bukan pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis. Kriteria ini memastikan bahwa amnesti diberikan kepada mereka yang benar-benar layak.

Penting untuk dicatat bahwa amnesti tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana berat. Kategori ini mencakup kasus korupsi, kekerasan seksual, dan terorisme. Kedua warga binaan yang dibebaskan Lapas Madiun telah memenuhi seluruh syarat administratif dan substantif.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Amnesti ini adalah bagian dari upaya reformasi hukum. Ini juga sejalan dengan pendekatan restoratif justice yang sedang digalakkan pemerintah. Faktor kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama.

Dengan bebasnya dua warga binaan tersebut, Lapas Kelas I Madiun berharap dapat terus membina narapidana lainnya. Tujuannya agar mereka menjalani proses hukum dengan iktikad baik. Ini juga untuk menumbuhkan semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Salah satu penerima amnesti mengungkapkan rasa syukur dan haru atas kesempatan ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden, Menteri, Ditjenpas, Kakanwil, dan seluruh petugas lapas. Kesempatan kembali ke masyarakat ini akan dimanfaatkan untuk berperilaku lebih baik.

Pembebasan ini diharapkan menjadi motivasi bagi narapidana lain di seluruh Indonesia. Proses pembinaan di lapas bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Dengan adanya amnesti, pemerintah menunjukkan dukungan terhadap reintegrasi sosial.