Trivia: Wilayah Perbatasan Sering Dipandang Pinggiran! Jabar-Jateng Komitmen Akselerasi Pembangunan Wilayah Perbatasan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah sepakat mengakselerasi Pembangunan Wilayah Perbatasan. Akankah daerah pinggiran ini menjadi etalase kemajuan?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah telah menegaskan komitmen kuat untuk bersama-sama mengakselerasi pembangunan di wilayah perbatasan. Kesepakatan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.

Komitmen ini ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Perbatasan Jabar-Jateng Tahun 2025 yang berlangsung di Bale Jaya Dewata, Cirebon, pada Kamis, 8 Mei lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, kembali menyampaikan penegasan ini di Bandung pada 28 Juli, menekankan visi gubernur untuk memulai pembangunan dari daerah pinggir.

Langkah strategis ini bertujuan untuk mengubah pandangan terhadap wilayah perbatasan yang kerap dianggap sebagai daerah pinggiran. Kini, area tersebut diproyeksikan menjadi titik tolak kemajuan serta etalase pembangunan yang merepresentasikan wajah kedua provinsi.

Herman Suryatman menekankan bahwa konektivitas menjadi kata kunci utama dalam upaya akselerasi pembangunan ini. Keterhubungan infrastruktur antarwilayah merupakan penopang utama bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan layanan publik di kedua provinsi.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kapasitas jalan menuju wilayah perbatasan menjadi target prioritas Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2026. Pemerintah bertekad memastikan bahwa jalan-jalan di perbatasan akan mulus, serta akan dibangun gapura selamat datang yang mencerminkan kemajuan Jawa Barat.

Selain jalan, kerja sama ini juga mendorong Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Pelabuhan Patimban sebagai simpul penghubung strategis lintas provinsi. Eksportir dari Jawa Tengah diimbau untuk memanfaatkan BIJB Kertajati, serta Pelabuhan Patimban, guna membangun kerja sama transportasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Komitmen bersama antara Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada sektor infrastruktur, tetapi juga meluas pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Jawa Barat menekankan pentingnya kesetaraan akses dan kesempatan kerja bagi warga kedua provinsi.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak timpang dan dapat dirasakan secara merata. Herman Suryatman menegaskan bahwa tenaga kerja dari Jawa Barat dan Jawa Tengah harus memiliki akses pekerjaan yang adil.

Upaya ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran secara bersama-sama, melalui solusi dan program yang terkoordinasi antarprovinsi. Ini merupakan bagian integral dari visi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pembangunan daerah yang dimulai dari perbatasan adalah strategi menyeluruh. Strategi ini merupakan bagian dari upaya pembangunan provinsi yang kemudian bergerak sistematis menuju pusat.

Dedi menambahkan bahwa fokus pembangunan bukan hanya pada fisik infrastruktur, melainkan juga pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial masyarakat. Wilayah perbatasan diharapkan memiliki standar layanan yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan wilayah lain.

Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi penuh dalam berbagai program pembangunan. Hal ini bertujuan agar kawasan perbatasan tidak lagi menjadi kawasan terluar, melainkan menjadi jantung kemajuan baru yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.