Indonesia: Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi Kedua di Dunia
Indonesia menempati peringkat kedua setelah Filipina sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2019, dengan catatan ribuan korban dan kerusakan infrastruktur pada tahun 2025.
Indonesia, berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2019, termasuk dalam 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana tertinggi di dunia. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyampaikan hal ini dalam kuliah umum di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada Rabu. Peringkat Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina, diikuti oleh negara-negara seperti India, Meksiko, dan lainnya. Laporan tersebut juga mencatat Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara dengan paparan bencana tertinggi.
Data tersebut menunjukkan tingginya potensi bencana di Indonesia. Kepala BNPB menekankan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Beliau berharap revisi tersebut dapat segera dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia. "Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia," tegas Letjen TNI Suharyanto.
Sepanjang tahun 2025, BNPB mencatat angka bencana yang mengkhawatirkan. Tercatat 988 bencana telah terjadi, mengakibatkan 165 orang meninggal dunia, 20 orang hilang, 180 orang luka-luka, dan 3.146.674 orang mengungsi atau menderita akibat bencana. Kerusakan infrastruktur juga sangat signifikan, meliputi 2.152 rumah rusak berat, 2.728 rusak sedang, dan 9.925 rusak ringan. Selain itu, 78 unit satuan pendidikan, 58 rumah ibadah, dan sembilan unit fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan.
Tingginya Risiko Bencana di Indonesia
Tingkat kerentanan Indonesia terhadap bencana alam memang sangat tinggi. Posisi geografis Indonesia yang berada di Ring of Fire, pertemuan lempeng tektonik, menyebabkan sering terjadinya gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah pesisir yang luas, sehingga rentan terhadap bencana tsunami dan abrasi pantai. Kondisi iklim tropis juga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia juga sangat besar. Bencana alam dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menyebabkan kerugian jiwa. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan penanggulangan bencana sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya. Pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Masyarakat perlu memahami risiko bencana di wilayah mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi.
Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana
Kepala BNPB juga menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan terkini, mengingat kompleksitas dan frekuensi bencana yang semakin meningkat. Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
Revisi undang-undang ini diharapkan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana, hingga mekanisme pendanaan dan pemulihan pascabencana. Peraturan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi terkini sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan penanggulangan bencana di Indonesia yang semakin kompleks.
Dengan revisi undang-undang yang lebih komprehensif, diharapkan Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi bencana alam dan meminimalisir dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian negara. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana yang sangat tinggi.
Data BNPB menunjukkan angka kerusakan yang signifikan pada berbagai infrastruktur penting. Kerusakan pada fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan menunjukkan betapa luasnya dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat. Perlu adanya upaya pemulihan dan rekonstruksi yang cepat dan terencana untuk memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana.
Kesimpulannya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan bencana. Dengan revisi undang-undang dan peningkatan kesiapsiagaan, diharapkan Indonesia dapat mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana tidak dapat diabaikan.
