100 Hari Kerja Pemerintah: Penanggulangan Bencana di Era Prabowo-Gibran

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran telah melewati 100 hari kerja dengan fokus utama pada penanggulangan bencana alam, termasuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan mitigasi risiko.

Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, fokus utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah penanganan dampak bencana alam di Indonesia. Pernyataan Kepala BNPB, Suharyanto, menekankan komitmen pemerintah tidak hanya untuk membantu korban, tetapi juga memperbaiki kerusakan dan membangun ketahanan ekonomi masyarakat yang terdampak. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat Indonesia rawan bencana, berada di Ring of Fire dan menghadapi dampak perubahan iklim.

BNPB, lembaga non-departemen setara kementerian, memegang peran vital dalam penanggulangan bencana. Tugas dan fungsinya diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 1 Tahun 2019, meliputi pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Komitmen ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yang menekankan harmoni dengan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bencana Alam dan Dampaknya

Indonesia menghadapi berbagai jenis bencana, terutama hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem) yang dampaknya signifikan terhadap sosial ekonomi. Data BNPB menunjukkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang besar akibat bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, likuefaksi, dan cuaca ekstrem sepanjang tahun 2024. Kerusakan hutan dan alih fungsi lahan memperparah dampak bencana.

Strategi BNPB

BNPB memprioritaskan pembenahan tata kelola kebencanaan di daerah, dengan pengetatan administrasi dan pengawasan penyaluran bantuan. Proses penanganan bencana meliputi fase darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dengan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah daerah berperan penting dalam pendataan dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penguatan Infrastruktur dan Pemulihan Lingkungan

Penguatan infrastruktur dan pemulihan lingkungan menjadi fokus utama dalam mengurangi risiko bencana. Sepanjang tahun 2024, Indonesia mengalami lebih dari 5.500 bencana dengan dampak kerusakan infrastruktur yang signifikan, termasuk rumah, fasilitas publik, dan infrastruktur jalan. BNPB mencatat peningkatan kerusakan infrastruktur seperti jembatan dan tanggul dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana menjadi prioritas, termasuk sistem peringatan dini untuk bencana gunung berapi.

Sebagai contoh, bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat pada Mei 2024 menyoroti pentingnya mitigasi risiko. BNPB, bersama kementerian dan lembaga terkait, tengah memetakan daerah rawan banjir lahar dingin di beberapa gunung berapi di Indonesia, dan memasang alat sensor dan sirene peringatan dini.

Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur dan Gunung Ibu di Halmahera Barat juga menjadi perhatian serius, dengan potensi dampak banjir lahar dingin yang signifikan. Pemetaan risiko dan upaya mitigasi sedang dilakukan secara kolaboratif.

Kesimpulan

Penanggulangan bencana menjadi fokus utama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. BNPB memainkan peran penting dalam koordinasi dan implementasi strategi penanggulangan bencana, termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan mitigasi risiko, dan kolaborasi antar lembaga. Keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah sangat penting untuk keberhasilan upaya ini dan pembangunan yang inklusif.